Bogor, Inionline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor Iwan Suryawan mengikuti giat Public Hearing PKS Kota Bogor, yang bertema PPDB 2022 Mempermudah atau Mempersulit, dan digelar secara daring via aplikasi zoom, Rabu (15/06/2022).
Dalam giat tersebut, Iwan menyebutkan bahwa Pemerintah baik itu tingkat Provinsi maupun Kota Bogor masih kurang mengedukasi masyarakat terkait proses PPDB.
“Memang menjadi ramai setiap hari karena kuota itu terbatas, jumlah yang lulus banyak, ingin semua ke negeri, jadi ini mindset yang mungkin perlu diberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, karena hampir seluruh masyarakat ingin sekolah di negeri, sementara sekolah terbatas di negeri, lulusan SMP begitu banyak katakanlah di Kota Bogor SMP ada 20, sementara SMA ada 10 di Kota Bogor dan SMK 4 ini sudah jelas pastinya banyak yang tersingkir dari jumlah yang tersedia ini ada sekitar 9.000 yang kemungkinan tidak masuk 6.000 orang, jadi tentunya ini akan ramai hingga semua orang akan ingin semuanya ingin masuk ke sekolah negeri,” kata Iwan.
Kemudian pada pelaksanaannya selalu orang tua selalu dibuat kaget karena tidak fokus mendengar, sehingga proses PPDB seolah-olah menjadi sulit.
“Jadi edukasi harus terus-menerus, karena beberapa hal masih saja ditemukan masalah kekurangan administrasi misalnya, sementara disana sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan beberapa masukan mulai dari persyaratan yang karena ini baru tingkat afirmasi,” tukasnya.
Lalu Iwan menyinggung jalur prestasi dimana ada masukan dari KONI terkait dengan prestasi olahraga persyaratan untuk di kejuaraan luar negeri dan sebagainya, kemudian kemarin dirinya pun sudah berkomunikasi dengan pihak KCD dan KCD melanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan kemudian dikeluarkanlah surat keputusan dari Dinas Pendidikan itu terkait dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi apa yang harus dilakukan didalam penerimaan PPDB kali ini.
Bagi Iwan Suryawan dan anggota dewan lain, sebetulnya sangat berat menhadapi PPDB ini karena tugas anggota dewan sebetulnya hanya mengawasi sistem yang ada kebijkan yang telah ditetapkan oleh Provinsi atau Kota.
“Namun kondisi real yang terjadi di masyarakat adalah ada sebuah pemahaman yang mungkin perlu kita edukasi bersama yaitu, lebih baik dititipkan ke anggota dewan agar gampang, itu yang berat bagi saya dan ini tentunya yang harus dipahamkan yaitu kami tetap memberikan edukasi kepada masyarakat jika ingin mendaftar ikuti jalur-jalur yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Bahkan, Iwan Suryawan hingga turut membimbing yang harus disiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengikuti PPDB sesuai peraturan yang berlaku.
“Jadi ternyata di lapangan edukasi mengenai tekhnis mengenai pendaftaran, terutama tahap pertama ini banyak persyaratan yang memang akhirnya ada jadi perdebatan, seperti kemarin misalnya harus ada keterangan domisili harus kelurahan ada yang bilang RT RW cukup, karena panik jadinya mungkin penjelasan yang tadinya simpel menjadi susah,” tukasnya.
Tidak lupa, Iwan pun memberikan masukan untuk Dinas Pendidikan, agarkebijakan yang memang harus dievaluasi dari jauh-jauh hari agar masyarakat juga memahami lebih jelas secara tekhnisnya, walaupun yang di lakukan Provinsi Jawa Barat sudah sampai tingkat sekolah, sekolah ke orang tua dan seterusnya tapi biasanya Iwan menilai penyakitnya itu setelah pendaftaran.
“Sedikit saja di sistemnya macet sudah langsung ramai padahal baru dimulai kemudian persyaratan dan sebagainya,” imbuhnya.
Kemudian, dari hasil yang DPRD Jabar lakukan, dipastikan proses pengawasan selalu dijalankan dari mulai pra PPDB, kemudian prosesnya, dan pasca PPDB, setelah pengumuman dan sebagainya.
“Ini dikita ada cyber pungli juga yang mengawasi tentang perjalanan PPDB dan sudah kerja sama dari tahun ke tahun agar meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam PPDB tersebut,” pungkasnya.
