Mahkamah Internasional Turun Tangan Karena Kejahatan Perang di Ukraina

Internasional157 views

Inionline.id – Invasi Rusia ke Ukraina mendorong Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) melakukan penyelidikan soal kemungkinan kejahatan perang. Kepala jaksa ICC mengatakan penyelidikan aktif akan segera dilanjutkan.

Kamis (3/3/2022), ICC yang berbasis di Den Haag didirikan pada tahun 2002 sebagai pengadilan independen untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebanyak 39 negara mendukung diadakannya penyelidikan kemungkinan kejahatan perang di Ukraina. Negara-negara tersebut mencakup semua negara anggota Uni Eropa, serta Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Swiss, dan beberapa negara Amerika Latin.

“Saya telah memberi tahu Kepresidenan ICC beberapa saat yang lalu tentang keputusan saya untuk segera melanjutkan penyelidikan aktif dalam situasi di Ukraina,” tulis Karim Khan dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan kami dalam pengumpulan bukti sekarang telah dimulai,” imbuhnya.

Pembukaan penyelidikan sudah disampaikan Khan pada Senin (28/2). Khan mengatakan dia yakin ada “dasar yang masuk akal” untuk percaya bahwa kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan telah dilakukan sejak Rusia mencaplok Crimea pada 2014 lalu.

Namun saat itu Khan membutuhkan persetujuan hakim-hakim mahkamah yang berbasis di Den Haag, Belanda itu sebelum melanjutkan penyelidikannya. Namun, rujukan negara-negara ICC sekarang berarti bahwa penyelidikan Khan dapat dilanjutkan tanpa persetujuan hakim, sehingga mempercepat prosesnya.

“Rujukan ini memungkinkan kantor saya untuk melanjutkan penyelidikan terhadap situasi di Ukraina mulai 21 November 2013 dan seterusnya,” kata Khan.

Itu akan mencakup “setiap tuduhan kejahatan perang di masa lalu dan sekarang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang dilakukan di bagian mana pun di wilayah Ukraina oleh siapa pun,” ujar Khan.

Khan mengatakan penyelidikannya akan dilakukan “objektif dan independen” dan fokus pada “memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC”.

Amnesty International sebelumnya menyebut bom cluster yang digunakan Rusia mengenai sebuah preschool di Ukraina bagian timur laut pada Jumat (25/2) lalu, saat sekolah itu menjadi tempat berlindung warga sipil. Sedikitnya tiga orang, termasuk seorang anak, tewas akibat serangan itu.

Kepala Amnesty, Agnes Callamard, menyebut serangan di kota Okhtyrka itu ‘harus diselidiki sebagai kejahatan perang’.

Diketahui ICC hanya dapat menuntut kejahatan yang dilakukan di wilayah 123 negara anggotanya. Ukraina bukan anggota ICC, tetapi pada tahun 2014 menerima yurisdiksi mahkamah internasional tersebut.

Adapun Rusia telah menarik diri dari ICC, sehingga pengadilan hanya akan dapat menjangkau orang-orang Rusia jika mereka ditangkap di wilayah negara yang menghormati yurisdiksi ICC.