Diperkirakan PBB Rekonstruksi Gaza Butuh Rp643 T dan 16 Tahun

Internasional857 views

Inionline.id – PBB memperkirakan rekonstruksi Gaza pascaperang memerlukan upaya internasional begitu besar dan belum pernah dilakukan sejak Perang Dunia II. Mereka memperkirakan biayanya mencapai US$40 miliar setara Rp643,57 triliun (US$1=Rp16.089,35).

Angka tersebut diperkirakan PBB untuk biaya rekonstruksi sebagian besar wilayah Gaza yang kini telah menjadi puing-puing abu setelah menghadapi gempuran dahsyat Israel yang semakin parah sejak 7 Oktober 2023.

“Skala kehancurannya sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah misi yang belum pernah ditangani komunitas global sejak Perang Dunia II,” kata Asisten Sekjen PBB Abdallah al-Dardari di Amman, Kamis (2/5).

“72 persen dari seluruh bangunan tempat tinggal telah hancur sepenuhnya atau sebagian,” tuturnya seperti diberitakan AFP.

Terpisah, Reuters memberitakan sekitar 80 ribu rumah telah hancur dalam konflik berkepanjangan. PBB memperkirakan pembangunan kembali rumah-rumah itu bisa berlangsung hingga 2040 apabila gencatan senjata disepakati.

Pembangunan 6 tahun disebut skenario paling baik apabila pengiriman material konstruksi dikirimkan lima kali lebih cepat daripada krisis Gaza pada 2021.

Namun, berdasarkan perhitungan Program Pembangunan PBB, Gaza memerlukan “kira-kira 80 tahun untuk memulihkan seluruh rumah yang hancur.”

Rekonstruksi disebut menjadi lebih sulit dengan adanya sejumlah besar persenjataan yang belum meledak. Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza itu bisa memicu “lebih dari 10 ledakan setiap minggunya.”

Waktu yang lama itu juga berdasarkan asumsi laju rekonstruksi konflik-konflik di Gaza yang sebelumnya.

Gaza semakin luluh lantak ketika Israel membalas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang disebut menewaskan 1.170 warganya. Mereka juga memperkirakan 129 tawanan yang ditangkap Hamas dan 34 di antaranya tewas.

Namun, serangan balasan Israel terhadap Hamas telah menewaskan sedikitnya 34.596 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

Banyak negara, termasuk AS, kini tengah mendesak Israel dan Hamas untuk segera menyepakati usulan gencatan senjata serta pembebasan sandera.