Bogor, Inionline.id – Camat Parung Panjang, Kabupaten Bogor Icang Aliyudin menanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kelanjutan pembangunan jalan tambang di wilayahnya dimana hingga saat ini belum juga terealisasi.
Hal tersebut ditanyakan Icang saat Ridwan Kamil meresmikan Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/2/2022) lalu.
Ridwan Kamil mengakui bahwa dirinya berkomitmen terkait persoalan jalan tambang di Parung Panjang akan diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Ia memastikan skema pembangunannya sudah ditemukan, dan isu itu akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
“Persoalan jalan tambang sedang dicari cara secepatnya, dan sekarang sudah ketemu skemanya. Sampai akhir jabatan saya itu harus beres, dan akan diutamakan,” sebutnya.
Namun Kang Emil juga meminta para Camat tak hanya mengandalkan anggaran dari APBN dan APBD saja. Ada delapan pintu anggaran lainnya yang bisa diketuk selama Camatnya proaktif.
“Ada delapan pintu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan, yakni APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, KPBU, CSR, dan dana umat,” ungkapnya.
Merespon pernyataan Emil, anggota Komisi IV DPRD Jabar daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor H. Supono menegaskan bahwa Ridwan Kamil harus secara kongkrit segera memulai pembangunan jalan tambang Parung Panjang yang juga menjadi janjinya saat kampanye Pilgub yang lalu.
“Sebenarnya skema-skema proses pembiayaan pembangunan jalur tambang walaupun tidak sama seperti update sekarang sebetulnya sebelum ini sudah ada, hanya persoalannya eskekusinya, sinerginya karena itu sebenarnya goodwillnya itu tidak hanya dalam retorika tapi dalam aksi,” kata H. Supono, Rabu (02/03/2022).
Legislator PAN ini berharap agar pihak yang berkepentingan tadi benar-benar didorong dan yang mempunyai daya dorong itu jelas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencakup pendanaan termasuk dari Pemerintah Pusat.
“Jika Pemerintah Pusat oke mungkin otoritasnya lain, tapi yang masih memungkinkan untuk kita bisa lakukan ya segera lakukan dilapangan, ini persoalan aksi dilapangannya atau eksekusinya tidak ada progres yang signifikan sehingga selalu pertanyaan masyarakat seperti itu, kapan jalur khusus tambang mulai dibangun,” tukas H. Supono.
Dirinya mengakui ketika Reses juga pertanyaannya seperti itu (jalur tambang) dan ada kasus-kasus yang sering terjadi dijalur lain diluar Parung Panjang seperti di Leuwiliang tronton-tronton, mobil-mobil besar yang berapa kali menimbulkan kecelakaan dan muatan tanahnya berceceran di jalan raya.
“Itu juga keluhan masyarakat sehari-hari, oleh karena itu harus ada aksi yang lebih kongkrit, komperhensif dan koordinasi yang lebih intens untuk segera merelisasikan jalur tambang,” pungkas H. Supono.
