Bandung, Inionline.id – Saat ini sumber pencatatan data pengujian COVID-19 di Jawa Barat yang ditampilkan di Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar atau Pikobar, yang sebelumnya manual kini telah beralih ke sistem mahadata Kementerian Kesehatan National All Record.
Perpindahan sumber data pengujian ini dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan satu sumber data COVID-19.
“Dengan perpindahan (sumber) data ini manfaat bagi masyarakat dapat memperoleh informasi data yang seragam,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi, di Kota Bandung, Jumat (11/2/2022).
Selama tahun 2020-2021, Tim Pikobar melakukan rekap data pengujian secara harian dengan mengambil dan melakukan kompilasi data gabungan dari 54 laboratorium (lab) melalui Google Form dari laboratorium jejaring, koordinator wilayah, dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Adapun estimasi waktu pengolahan data dilakukan hingga empat jam setiap harinya.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Cecep Gogom (HCG) meminta kepada Dinas Kesehatan Jawa Barat agar terkait pendataan yang penting adalah substansinya dimana peruntukannya guna memperluas jaringan informasi terhadap masyarakat.
“Kalaupun ada kiat-kiat untuk merubah ataupun menambahkan atau menampilkan sistem yang memang lebih bisa diserap oleh seluruh lapisan masyarakat kami sangat mengapresiasi terhadap hal demikian,” ucap HCG, Kamis (17/02/2022).
Menurutnya, ketersebaran informasi ini memang masih terbatas terutama di pusat-pusat informasi, sekalipun mungkin satgas-satgas Covid-19 ada dibeberapa wilayah hingga tingkat RW tapi karena sistemnya belum begitu terlihat sehingga dengan adanya peralihan data itu legislator asal Kabupaten Bogor menilai hal tersebut sangat baik sekali.
“Sehingga masyarakat juga lebih tahu kondisi covid itu ada dan kemungkinan akan terus berlanjut, karena dengan adanya informasi yang tidak begitu meluas akhirnya dibeberapa wilayah sampai saat ini seolah-olah covid itu sudah tidak ada, dengan adanya informasi itu kami dari Komisi V DPRD Jabar sangat mengapresiasi agar masyarakat tahu dan lebih hati-hati,” tutur HCG.
Politisi Gerindra ini pun memberikan masukan kepada Pemprov Jabar dimana aplikasi Pikobar nampaknya masih harus disosialisasikan lebih intens kepada masyarakat Jawa Barat.
“Perlu adanyanya sosialisasi ketika ada satgas dari tingkat Provinsi coba lebih difokuskan untuk informasi ini, sebab jangankan tingkat eksekutif legislatif, pengguna ini tingkat eksekutif legislatif terhadap aplikasi Pikobar ini belum terasakan, coba mungkin ada mode yang memang lebih menarik agar mereka bisa mencerna dengan informasi itu mendapatkan informasi itu,” imbuh HCG.
Hal tersebut menurutnya bisa interupsikan ke Pemerintah Pusat, Kabupaten, atau Kota hingga mungkin ke Kecamatan sampai tingkat desa bahwasanya untuk informasi sepeti Pikobar ini dapat menyerap informasi terkait hal-hal yang mungkin sifat program Provinsi terlebih dipelaksanaan terkait masalah covid.
