Inionline.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Presiden Joko Widodo sebaiknya mengkonsultasikan kepada DPR RI lebih dahulu jika ingin menambah kursi wakil menteri. Meski hal ini tidak diatur secara terang dalam undang-undang, tetapi demi membuka ruang partisipasi dan pelibatan publik.
Hal ini menanggapi langkah Presiden Joko Widodo yang kembali menambah kursi wakil menteri. Terbaru, Jokowi menambah kursi Wakil Menteri Dalam Negeri.
“Menurut saya, meskipun tidak diatur secara terang oleh undang-undang, rencana perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga, perlu dikonsultasikan ke masyarakat dan DPR,” ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (6/1).
“Konsultasi publik dan DPR akan memberi ruang partisipasi dan pelibatan publik untuk menyusun struktur organisasi masing-masing kementerian secara lebih ideal berdasarkan tugas pokok, fungsi dan beban kerja tiap kementerian,” jelas politikus PKB ini.
Dia menuturkan, dengan pelibatan partisipasi publik membuat keputusan Jokowi mengubah struktur kabinet mendapatkan legitimasi masyarakat. Tidak dianggap sekadar keputusan elitis. Sementara, pengisian jabatan menteri atau wakil menteri itu tetap gak prerogatif presiden.
“Dengan demikian, setiap keputusan presiden untuk mengubah struktur organisasi kementerian akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat, tidak dianggap sekedar keputusan elitis dari presiden. Adapun nanti untuk pengisian menteri dan wakil menteri, tentulah tetap menjadi hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Luqman pun bertanya-tanya apa alasan Jokowi untuk menambah kursi wakil menteri. Apakah hal tersebut hanya semata untuk memberikan akomodasi politik atau memperkuat kinerja kementerian.
“Apakah pengaturan wakil menteri itu semata dalam rangka memperkuat kinerja masing-masing kementerian? Atau bagian dari kemungkinan akomodasi politik besar-besaran kepada berbagai kekuatan sosial politik pada reshuffle kabinet yang akan datang untuk memperkokoh dukungan politik Presiden?” ucapnya.
“Kemudian, jika dukungan politik makin kuat kepada Presiden Jokowi di periode kedua ini, apakah ada rencana politik jangka panjang yang hendak dicapai Presiden Jokowi? Wallahu A’lam. Hanya Allah dan Pak Jokowi yang tahu,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah jabatan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambah kursi wakil menteri dalam negeri.
Hal itu membuat jumlah wakil menteri yang masih kosong di Kabinet Indonesia Maju bertambah menjadi 10 kursi.
