Depok, Inionline.id – Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa barat melakukan rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait bidang penataan ruang wilayah Kota Depok yang berhubungan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Jawa barat tahun 2022-2041 di kantor Walikota Depok, jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (06/01/2022).
Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus VI daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok-Bekasi Asep Arwin Kotsara mencecar Pemkot Depok terkait sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota tersebut.
“Usulan saya adalah berkaitan dengan RTH, jadi RTH ini dari data hasil presentasi dari bu Citra Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok baru 4% sedangkan jika dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 setiap kota-kabupaten harus menyediakan sekitar 30% dari luas wilayahnya untuk RTH sedangkan Depok baru 4% dari 30% yang harusnya ada, 20% itu RTH publik oleh Pemerintah dan 10% private, kota Depok baru 4% walaupun menurut bu Citra untuk Kota Depok ini 4% sudah bagus tapi tetap di Undang-Undang sekitar 30% aturannya,” kata Asep Arwin Kotsara.
Dirinya pun menegaskan kepada Pemkot Depok perlu ada satu strategi bagaimana agar RTH Depok dari tahun ke tahun bukan semakin berkurang tapi semakin ditambah, walaupun Imam Budi sebagai Wakil Walikota Depok sekarang sudah merencanakan program setiap kelurahan mempunyai taman kelurahan namun jumlahnya dirasa masih sangat kurang.
Asep arwin mencontohkan penataan kota di Tokyo Jepang dimana sebagai kota metropolitan negeri sakura tentu mereka sangat kekurangan lahan pertanian sehingga belajar dari Tokyo, Kota Depok tidak usah memaksakan diri memiliki lahan pertanian, Asep Arwin memberi saran agar Kota Depok berkolaborasi dan mensupport daerah lain yang lebih baik lahan dan hasil pertaniannya.
“Depok ini satelitnya kota Jakarta, mayoritas jika mereka kerja siang ke Jakarta pulang ke Depok, tetapi jika memang itu saya bilang perlu ada rencana akan dijadikan Depok seperti apa, jika memang ini adalah Kota Niaga otomatis kita tidak usah memikirkan untuk pertanian, pertanian itu dilimpahkan kepada kota-kabupaten yang lainnya, dan memang ketika tahun 2016-2017 KPK pernah melakukan penelitian bahwa setiap tahun sekitar 50 sampai 60 hektar area sawah tergerus,” tukas Asep Arwin Kotsara.
Tidak berhenti disitu, politisi PKS ini juga mengingatkan kepada Wakil Wakikota Depok Imam Budi yang hadir dalam acara tersebut agar fokus pada arah konsep dari Kota Depok itu sendiri karena Depok juga berpotensi jadi kota pelajar.
“Kedepannya akan ada Universitas Islam Internasional daerah Juanda, jadi disampaikan rencananya, kemudian juga tol PSN disampaikan oleh beliau, tentunya PSN tersebut akan menyebabkan berubahnya RTRW di Kota Depok dan juga disampaikan kepada Pak Imam pertama adalah ini sudah ada UI kemudian kedepan akan ada Universitas Islam Internasional dan ini pasti dengan berkembanganya kampus perkiraan saya Depok ini bisa menjadi kota pelajar atau kota mahasiswa jadi itu harus dipersiapkan semuanya termasuk lahan kemudian juga RTH, lahan hijau, taman-taman, ingat RTH itu berbeda dengan lahan pertanian jadi jangan disamakan, lalu tempat kost mahasiswa dan sebagainya akan tumbuh berkembang ini perlu direncanakan dengan baik agar tidak merugikan Kota Depok kedepannya,” tutup Asep Arwin Kotsara.
