Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa barat H. Achmad Ru’yat menggelar reses di Aula Warso Farm, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Rabu (01/12/2021). Dalam kesempatan tersebut perwakilan masyarakat Endang Sihabudin yang juga pemilik salah satu madrasah diniyah di wilayah Cijeruk mengungkapkan aspirasinya yang kesulitan mendapatkan program bantuan sosial ruang kelas baru (RKB) dan kesulitan mengakses Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Arahan dari pemerintah dulu semua sekolah agama harus wajib memiliki yayasan untuk mempermudah bantuan-bantuan, setelah jadi yayasan tapi ternyata sulit dapat bantuan padahal sekolahnya sudah harus diperbaiki, Bapak Achmad Ru’yat selaku wakil rakyat bagaimana caranya warga mudah menyerap program-program bantuan dari pemerintah,” ujar Endang.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Ru’yat pun mengungkapkan solusinya kepada masyarakat dimana secara kongkrit SIPD dibuat agar tercipta akuntabilitas, transparansi, serta sesuai dengan perkembangan zaman.
“SIPD ini harus dijelaskan teknis pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat agar aplikasi SIPD ini dikuasai masyarakat dan ini terpantau pengawasannya,” kata Ru’yat.
Kemudian dengan SIPD ini diyakini bahwa akuntabilitas terhadap aspirasi dari masyarakat bisa betul-betul transparan.
“Ini suatu proses yang secara bertahap, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu hal ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan di masyarakat ada tim teknis yang familiar dengan dunia digital sehingga ini sangat membantu dalam proses pengajuan yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat sehingga terkontrol dan transparansi kepada semua pihak tetap dilakukan,” pungkas Ru’yat.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hadir pada acara tersebut turut menambahkan bahwa SIPD ini memiliki dua sisi dimana satu sisi baik namun disisi yang lain memiliki kekurangan juga.
“Sistem online ini nanti saya meminta staff pak Ru’yat, lalu struktur partai pun berbicara, melatih, agar kemudian sampai, kalau tidak masyarakat bisa terbelakang terus tidak dapat bantuan sosial, mudah-mudahan advokasinya dari struktur PKS dari level yang paling bawah di ranting,” tutup Dedi Aroza.
