Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa barat H. Cecep Gogom (HCG) menggelar reses di Hotel Prioritas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu (01/12/2021). Dalam gelaran reses tersebut dihadiri oleh IPSM dan Panwas berjumlah 50 orang dan tetap memperhatikan serta menjalankan protokol kesehatan.
Aspirasi pertama datang dari Sidik Jaenuri selaku Panwas dari Taman Sari dimana dirinya mengungkapkan bahwa prosentase hasil ekonomi di wilayah Taman Sari kebanyakan dari sektor wisata termasuk di dalamnya terdapat curug (air terjun), hotel, penginapan, dan lain-lain. Namun sayangnya infrastruktur di kawasan tersebut kurang bagus hingga Sidik Jaenuri sempat demo demi mendapatkan perbaikan infrastruktur.
“Walaupun status jalannya Kabupaten Bogor, kami ingin bapak selaku anggota dewan provinsi mewakili aspirasi teman-teman semua mendorong kepada DPRD Kabupaten Bogor agar perbaikannya segera terealisasi,” ujar Sidik.
Selain itu, dirinya mengungkapkan masalah CNN Curug Nangka yang bekerjasama dengan taman nasional namun dirinya mengkhawatirkan dampak alam kedepannya karena ada proses pendozeran tanpa ada keikutsertaan dari masyarakat.
“Artinya bahwa kegiatan ini hanya dilakukan oleh perusahaan dengan kerjasama tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mengakibatkan sumber air buat warga jadi terganggu, bahkan kami sudah menyampaikan surat resmi untuk Bupati Bogor, masyarakat hanya ingin mencari solusi bukan hal lainnya,” kata Sidik.
Kemudian aspirasi kedua datang dari Jaeri IPSM Kabuapaten Bogor didalam pemantauannya belum memiliki ambulance atau kendaraan operasional masyarakat.
“Karena di 40 kecamatan, kemungkinan besar hanya IPSM Kabupaten Bogor belum memiliki mobil ambulance,” tukasnya.
Menanggapi aspirasi wisata Taman Sari, HCG menyatakan yang pertama terkait masalah infratruktur harapannya mendorong steakholder pemerintahan untuk memperbaiki infrastruktur jalan.
“Itu bukan hanya di Kabupaten Bogor saja, di setiap desa wisata hampir setiap jalan menuju wisata kurang baik, adanya program aksesbilitas, saya akan mencoba komunikasi dengan yang ada di Kabupaten Bogor karena fasilitas jalan yang paling utama,” imbuh HCG.
Kemudian terkait permasalahan sumber air yang terganggu, menurut HCG dikembalikan kepada peraturan amdal, politisi Gerindra ini menyarankan agar dibuat 1 komunikasi dengan kepala desa minimal jangan sampai masyarakat selalu di lewatkan.
“Ketika ada MOU harus adanya point point khusus yang mengacu kepada itu, minimal melibatkan masyarakat dalam amdal. Contoh humas dari masyarakat juga, tidak menyalahi koridor-koridor yang merusak alam, itu harus dipertimbangkan. Paling tidak kita bisa menegosiasi dan menjadi fasilitator untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dimulai pada bidang ketenaga kerjaannya,” tutur HCG.
Lalu terkait aspirasi ambulance, HCG mengatakan bahwa anggaran yang tersedia khususnya dari Provinsi Jawa barat agr terserap oleh kebutuhan ini, anggaran aspirasi diberikan kepada masyarakat, kepentingannya bisa disesuaikan dengan anggaran, ada proposal yang diberikan pengajuan supaya di ajukan anggarannya.
“Saya ingin sekali ini terealisasi dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas HCG.
