Inionline.id – Setelah ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia DPR RI meminta pemerintah RI mengubah aturan terkait PPKM Nataru.
Ketua DPR, Puan Maharani berharap pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah aturan saat libur Nataru usai kasus pertama Omicron Indonesia.
“Sebaiknya pemerintah segera pertimbangkan untuk melakukan peraturan atau tata cara bagaimana mengatasi dan memitigasi,” kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (16/12).
Politikus PDI-Perjuangan itu mengingatkan semua pihak bahwa saat ini Indonesia belum lepas dari pandemi Covid-19. Dia tak ingin agar libur Nataru mendatang justru terganggu karena kasus pandemi yang meningkat.
Desak Pintu Masuk RI Diperketat
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, meminta pengawasan di pintu masuk Indonesia lebih diperketat dan deteksi virus lebih kencang usai kasus Omicron ada di Indonesia.
“Deteksi lebih masih masif, lebih kencang lagi kita lakukan di Tanah Air, terutama di pintu masuk orang luar atau WNI yang baru datang. Kemudian, testing dan tracing harus diperluas di seluruh Tanah Air,” kata Melki kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/12).
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, sampai dengan desa dan kelurahan maupun komponen masyarakat di RT dan RW, bahu membahu mencegah merebaknya Omicron di tanah air.
Selain itu capaian program vaksinasi Covid juga diminta untuk dikebut demi mencapai kekebalan komunal.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati meyakini kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia saat ini sudah lebih dari satu kasus.
Dia yang karib disapa Mufida itu merespons pernyataan pemerintah yang baru saja mengumumkan temuan pertama kasus Covid-19 varian Omicron dari salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet, Jakarta pada Kamis (15/12).
“Satu petugas Wisma Atlet terkonfirmasi varian Omicron tanpa gejala, amat mungkin sudah ada kasus lainnya yang tanpa gejala sebelumnya,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (16/12).
Keyakinan Mufida berkaca pada sifat varian tersebut yang menular lebih cepat dari varian Covid-19 lain. Oleh karena itu, anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi sedini mungkin guna mengantisipasi penyebaran kasus tersebut lebih jauh.
PKS, sambungnya, meminta telusur atau tracing segera dilakukan ke semua kontak erat kasus konfirmasi pertama, disusul tes masif sebagai upaya mitigasi. Mitigasi dinilai penting karena momentumnya bersamaan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
