Bandung, Inionline.id – Berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan steering committee atau komite pengarah dari kedua negara.
Dari Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Melalui kerja sama ini, Jerman akan memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro (Rp 41,25 triliun) untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan.
Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali telah dipilih untuk selanjutnya diidentifikasi potensi proyek investasi dan pengembangan studi persiapan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan program infrastruktur hijau di Jabar akan difokuskan untuk mengembangkan beberapa kawasan metropolitan termasuk sungai Citarum di dalamnya.
Dengan pembiayaan inovatif ini, Pemda Provinsi Jabar tidak perlu lagi mengandalkan APBD yang notabene saat ini sedang memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19.
Bertindak sebagai konsultan ahli dalam GII yakni GIZ dan Kfw. GIZ akan mengarahkan proyek pada level teknis, sedangkan KfW dalam aspek pembiayaan.
Terkait pembiayaan inovatif, anggota Komisi IV DPRD Jawa barat Mochamad Ichsan Maoluddin menaruh perhatian khusus para program tersebut.
Pasalnya, DPRD Jawa barat belum menerima informasi apapun terkait program pembiayaan inovatif ini.
“Perjuangan Komisi IV untuk menjadikan Citarum itu lestari atau yang saat ini program Citarum Harum perlu dikuatkan terus, kira-kira apa yang bisa dibantu dan dikuatkan sehingga Citarum ini tidak hanya saja menjadi icon perairan di Jawa Barat tetapi juga betul-betul bisa menggaransi tata kelola air sehingga 3 syarat dengan potensi banjir, polusi, jika ada penanganan hibah untuk ini kita sangat setuju, tetapi jika ternyata diakhir disesi pembicaraan itu merupakan pinjaman lunak itu perlu dikaji lagi,” kata M Ichsan, Selasa (02/11/2021).
Beberapa waktu kedepan Komisi IV DPRD Jabar akan meminta klarifikasi Ridwan Kamil terkait program pembiayaan inovatif ini.
“Kami belum bertemu lagi dengan Dinas Perairan yang mengelola tata kelola apalagi juga dikaitkan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan dengan Kehutanan, jika nanti itu menjadi angin segar untuk bantuan dengan komitmen yang seperti apa dari pihak negara pembeli hibah tersebut itu perlu dikuatkan oleh DPRD nanti, kita belum ada kelengkapan informasi tersebut, hanya dimedia saja,” pungkas M Ichsan.
Selain itu, apabila pembiayaan inovatif ini bersifat hutang, hal tersebut akan menjadi beban pada anggaran pemerintah daerah, jika menjadi beban berarti akan menjadi hambatan untuk pembangunan disektor lain di masa depan.
