Inionline.id – Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan gagasannya untuk menjadikan Parepare sebagai kunjungan wisata halal.
“Saya atas nama Wali Kota Parepare mendukung penuh kebijakan yang digagas Bapak Presiden Jokowi yang menargetkan RI sebagai kiblat industri halal dunia di 2024,” ujar Taufan Pawe dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).
Menurut Taufan, sebagai tujuan wisata halal, bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan atau tertutup.
Oleh karenanya, dia menekankan agar instansi terkait seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota bertajuk santri dan ulama itu.
“Satpol kita dan Lurah, serta Camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegas Taufan Pawe beberapa waktu lalu yang diikuti kegiatan pemantauan rutin oleh instansi terkait, Lurah, dan Camat hingga saat ini.
Taufan berharap, sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat, mengingat jumlah muslim di Sulsel, atau Indonesia lebih dominan.
Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukannya, seperti pembangunan Taman Syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wifi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.
“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata yang dimaksud, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi yang menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.
