Inionline.id – Asep Arwin Kotsara dari Komisi III menyampaikan hasil pertemuan dengan BPKAD provinsi Jawa Barat perihal LKPJ yang di sampaikan oleh Nanin Hayani Adam M.Si, Selasa (06/04/2021).
Beliau menyampaikan perihal pendapatan TA 2020 yang memiliki target Rp 38.214.993.671.617 akan tetapi realisasinya Rp 34.504.275.705.318, jadi capaian keberhasilan terhadap target tersebut sekitar 90,29%, dan Belanja TA di 2020 targetnya adalah Rp 43.263.671.357.326 tapi realisasinya Rp 38.127.531.749.249.
“Jika di perhatikan di kondisi pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian Provinsi Jawa Barat, terlihat dari angka realisasi belanja lebih besar di banding realisasi pendapatan” kata Asep.
Selisih antara belanja dan pendapatan mencapai 4 triliun yang tentunya harus ditutup, pertama dari dana SILPA sekitar 1,5 triliun dan sisanya adalah 1,8 triliun hutang, jadi Pemprov jawa Barat baru kali ini memiliki hutang.
Asep Arwin Kotsara juga menyampaikan tentang capaian program kegitan BPKAD tahun 2020, 79,8% program kegiatan di BPKAD bisa terealisasi, yang menjadi perhatian adalah seharusnya dana hutang 1.8 triliun itu tidak perlu terjadi apabila BPKAD bisa melakukan efisiensi dan meminta kepada OPD terkait untuk melakukan efisiensi dana, walaupun sudah 5 kali refocusing dana di provinsi Jawa Barat.
“BPKAD harus meminta kepada dinas dan OPD terkait untuk melakukan program yang penting dan memiliki prioritas utama, jadi dalam kondisi pandemi ini program utama yang harus menjadi prioritas apabila ada dana sisa maka bisa jalankan program lainnya, sehingga hutang tidak perlu terjadi” ucap Asep.
