Inionline.id – Sejumlah anggota DPR melancarkan interupsi mengenai Vaksin Nusantara pada rapat paripurna DPR siang tadi. interupsi pertama dilayangkan anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Ansory Siregar. Dia mendesak pemerintah mewujudkan Vaksin Nusantara.
“Segera wujudkan vaksin nusantara hindari senosentris. Senosentirs itu apa namanya membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari,” kata Ansory di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (23/3).
“Mengingat yang pertama, Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu, untuk membantu mewujudkan Vaksin Nusantara, atau vaksin produk anak bangsa,” tambah dia.
Ansory mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan perizinan uji klinis tahap II. Dirinya juga meminta pimpinan DPR menyurati pihak terkait demi kelanjutan vaksin Nusantara.
“Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan. Untuk itu, saya mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin Nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin Nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri,” tuturnya.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh turut mendukung adanya Vaksin Nusantara. Menurutnya, Indonesia belum punya kedaulatan penuh mengenai masalah kesehatan.
“Adanya Covid-19 ini ujian bagi kita semua bagaimana kita belum punya kedaulatan yang Penuh pada persoalan kesehatan. bagaimana kita selama ini tidak memiliki kemandirian obat seluruh obat yang kita miliki masih bergantung pada luar negeri,” ujarnya.
Dia prihatin jika Vaksin Nusantara lajunya terhambat pada uji klinis II. Maka dari itu, dia mendesak pimpinan DPR menindaklanjuti Vaksin Nusantara gagasan eks Menkes Terawan tersebut.
“Oleh sebab itu kita saya pribadi mendukung pimpinan untuk segera mengambil sikap DPR RI agar Vaksin Nusantara ini segera di tindak lanjuti karena ini satu-satunya yang akan menjadi vaksin yang dimiliki anak bangsa dan menjadikan kita bangga akan Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan,” jelasnya.
Merespons itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyayangkan BPOM yang tidak mengeluarkan kelanjutan uji klinis. Padahal, menurutnya, hasil raker antara BPOM dan Komisi IX mengikat.
“Baik terima kasih. Seperti kita tahu kemarin sudah ada raker antara Komisi IX, Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek, dan kita pikir hasil raker itu bersifat mengikat seharusnya, dan kita sayangkan bahwa BPOM buat statement atau surat yang menafikan hasil raker tersebut,” kata Dasco saat memimpin rapur.
Politikus Partai Gerindra ini meminta Komisi IX berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk membahas lebih lanjut terkait Vaksin Nusantara ini. Sehingga, akan segera mengambil sikap terkait Vaksin Nusantara.
“Kami akan minta Komisi IX untuk berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk kita segera ambil langkah yang dianggap perlu supaya vaksin Nusantara bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara RI,” pungkasnya.
