Terminal B Parung Diduga Kewenangan Jawa Barat, Nasibnya Kini Terbengkalai

Antar Daerah157 views

Bogor, Inionline.id – Proyek Terminal Parung, tiga tahun setelah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, ternyata sampai sekarang belum ada kejelasan kapan terminal yang berlokasi di Jalan Haji Mawi, Kampung Jati, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor akan dibangun.

“Sampai sekarang kita belum mendengar informasi dari instansi terkait baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kapan Terminal Parung ini dibangun,”kata Joni, tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar lahan bakal terminal, Senin (30/11/2020).

Sebagai informasi, Terminal Parung, rencananya akan dibangun Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bogor, namun urung dilaksanakan, karena ada aturan yang melimpahkan kewenangan pengelolaan terminal tipe B dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Pada tahun 2018 lalu, saat kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil, sebagai calon saat mengunjungi Kabupaten Bogor sempat berucap akan memprioritaskan pembangunan terminal tipe B Parung, selain lahannya sudah tersedia arealnya pun cukup luas.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan, dikonfirmasi menjelaskan, di tahun 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjelaskan, di tahun 2021 Dinas Perhubungan mengajukan 14 rencana pembangunan terminal tipe B dibeberapa kota/kabupaten.

“Untuk tahun 2021 yang saya tahu sih, ada dua terminal tipe B yang akan dibangun yakni di Cirebon dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Nah, kalau untuk terminal tipe B Parung saya belum tahu apakah masuk atau tidak, tapi saya akan cek dulu di dokumen ajuan RAPBD 2021,” kata politisi PKS yang tinggal di Kecamatan Gunungputri itu.

Namun demikian, Ichsan meminta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan terminal tipe B Parung, Kabupaten Bogor, apalagi merupakan janji kampanye sebelum Ridwan Kami terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. “Ini kan janji Kang Emil, saat kampanye Pilgub 2018 lalu, tentunya harus ditunaikan, makanya masalah itu akan kita tanyakan di rapat pembahasan RAPBD 2021,”tutupnya.