Inionline.id – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai perlu legitimasi kuat kepemimpinan di daerah. Karena itu, pentingnya Pilkada 2020 digelar tidak perlu diperdebatkan kembali. Fokus utamanya, kata Eddy, bagaimana melahirkan pemimpin definitif melalui pesta demokrasi. Dia berharap pemimpin ini mampu mengeksekusi secara cepat dan tepat persoalan daerah di tengah Covid-19.
“Mengambil tindakan kedaruratan di daerah itu, membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Tidak bisa dilaksanakan dengan kepemimpinan yang sifatnya temporer,” kata Eddy kepada wartawan, Minggu (11/9).
Eddy menegaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 sudah bulat dengan menekankan protokol kesehatan yang super ketat. Dia yakin agenda pesta rakyat itu akan sukses jika berjalan sesuai prosedur.
“PAN pun sudah melakukan protokol kesehatan yang kurang lebih sama, kita tidak hanya sekedar memenangkan paslon. Tapi kita juga mau menang secara bertanggungjawab dengan cara mengingatkan, tim tetap memenangkan pertarungan itu dengan mengutamakan disiplin kesehatan,” jelasnya.
PAN sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh kader di Indonesia dan tim pemenangan pasangan calon. PAN tidak memberikan toleransi bagi pelanggar protokol kesehatan. Eddy menyebut DPP akan memberikan sanksi berupa pemberhentian tim pemenangan hingga saksi organisasi yang lebih berat.
“Ini adalah momentum terbaik bagi kami, untuk mendekat kepada masyarakat bahwa gini loh partai politik itu, bisa memberikan pendidikan positif bahwa kita taat,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sepakat dengan apa yang disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ia menekankan, kampanye di tengah pandemi Covid-19 wajib mentaati protokol kesehatan.
“Pilkada di tengah pandemi ini tidak ada niatan sedikitpun mengorbankan rakyat. Kita justru ingin memberikan kepastian tetapi dengan syaratnya harus membangun disiplin total,” tuturnya.
Hasto mengajak seluruh elemen untuk hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan. PDIP, kata Hasto, tidak ingin adanya perang survei di Pilkada 2020, namun menyerahkan kepada rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi sebagai pengambil keputusan, siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya.
“Mari kita hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan kita. Kita sudah begitu banyak masalah jangan terlibat masalah di internal rakyat kita juga tidak ingin faktor elektoral hanya menjadi fungsi utama partai politik,” tutupnya.
