Inionline.id – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai harus ada pembenahan serta mengambil langkah serius dan fundamental dalam menghadapi kondisi politik pada 2020.
“Harus ada pembenahan tidak mungkin lompat kalau prespektif selama 2019 tak bagus. Kan sudah tahu indeks demokrasi kita merosot,” ujar Siti Zuhro.
Terlebih, kata Siti, pada akhir pemerintahan Joko Widodo periode pertama masih mendapatkan rapor merah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. “Jadi artinya ada effort ikhtiar luar biasa untuk mengubah yang suram menjadi lebih ceria. Kalau tidak ada effort dan politisi cuman mempersiapkan pilkada ya sudah kontestasi terus saja. Kalau itu saja ya politik kita mundur. Padahal politik ada moral politik dan etika politik,” tegasnya.
Siti Zuhro menuturkan kondisi politik 2019 yang carut marut mau tidak mau akan menjadi landasan politik di 2020. Terlebih pada tahun ini, akan diselenggarakan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah di Indonesia
Menurutnya pada 2020 akan terwarisi pemilu yang lalu. Menurutnya, asumsi pada saat Pemilu 2019 sangatlah positif dan yang terjadi justru perilaku distorsi, penyimpangan, bahkan ratusan orang terbunuh dari Pemilu serentak
“Bahkan dari tahapan awal sampai akhir terus terjadi sengketa,” tutur Siti Zuhro
Sehingga, sambung Siti, sangat sulit bila di tahun 2020 kondisi politik akan cerah lantaran para politisi yang sudah mulai memikirkan Pilkada serentak di 270 wilayah di Indonesia.”Tahun 2020 bagaimana dikatakan cerah kalau sekarang partainya sudah memikirkan pilkada serentak di 270 daerah,” ujarnya.
“Praktis mereka harus pasang kuda-kuda dengan melakikan manuver politik lagi. Jadi politik tidak pernah henti. Tidak ada usai antar elit ini yang buat politik kita keruh dan tidak jernih. Bagaimana bisa tiba-tiba bilang bagus. Ya tidak bisa,” tambahnya.
Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai kondisi politik di tahun 2020 akan berjalan dengan stabil. Salah satu alasannya lantaran telah bergabungnnya Prabowo Subianti dalam kabinet Indonesia Maju.
“Sampai sejauh ini kelihatannya pak Prabowo sangat loyal kepada pak Jokowi,” ujarnya.
Ia pun melihat Partai Politik yang tergabung dalam pemerintahan pun jumlahnya sangat dominan yakni sekitar 75 persen kursi di DPR RI. Dengan angka tersebut seharusnya kebijakan pemerintah termasuk yang cukup sulit maupun kompleks bisa digolkan.
“Seperti mengenai omnibus law, rencana pembuatan ibukota baru di Kaltim seharusnya bisa digolkan. Dan lebih penting dengan modal kekuatan politik begitu besar maka pemerintah harusnya bisa membuat kebijakan ekonomi yamg mampu membuat kekuatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yg sudah diprediksikan sejauh ini. Intinya kekuatan politik masih sangat stabil,” terangnya.
Terlkait Pilkada di 270 wilayah pada 2020, menurut Qodari potensi masalahnya tidak akan terlalu besar. Pertama karena provinsi yang akan melaksanakan Pilkada memiliki penduduk yang tidak terlalu besar.
“Memang beberapa Pilkada seperti Kalteng harus diwaspadai Karena elemen sara di wilayah itu cukup kuat. Tapi sejauh ini belum menimbulkan kekhawatiran misalnya konflik komunal atau konflik sosial,” ujarnya.
Sementara bila berbicara teknis, ia meyakini KPU dan Bawaslu sudah sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Menurutnya, problem akan muncul bila ada peraturan baru yang disusun oleh DPR dan pemerintah yang punya implikasi teknis yang besar terhadap penyelengaraan pemilu.
“Misalnya perhitungan elektronik yang mengganti manual. Menurut saya harus benar-benar diuji di lapangan jangan hanya dibelakang meja. Karena kita berbicara tentang hal yang paling sensitif di pemilu yaitu penghitungan suara,” kata dia.
Qodari menambahkan, bila berbicara dinamika yang lain terdapat pergeseran peta koalisi yang sangat menarik. “Kalau pada periode sebelum 2019 atau 2018, Gerindra banyak berkoalisi dengan PKS dan PAN maka di 2020 ini saya kira akan ada koalisi Gerindra dengan PDI P yang merupakan turunan dari aliansi atau koalisi yang terjadi di tingkat nasional,” ujarnya.
