Inionline.id – Pemerintah India dilaporkan akan membangun bendungan untuk memblokir pasokan air segar dari sungai India ke Pakistan.
Ini adalah “hukuman” lanjutan yang diambil India terhadap Pakistan, setelah serangan teror mematikan baru-baru ini di negara bagian Jammu dan Kashmir.
Menteri Transportasi, Pengapalan dan Sumber Daya Air India, Nitin Gadkari melalui akun Twitternya menyatakan, Perdana Menteri India, Narendra Modir telah setuju mengenai pembangunan bendungan tersebut.
“Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan pembagian air kami yang dulu mengalir ke Pakistan. Kami akan mengalihkan air dari sungai-sungai Timur dan memasoknya ke orang-orang kami di Jammu dan Kashmir dan Punjab,” kata Gadkari, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/2).
Dia kemudian mengatakan bahwa pembangunan salah satu bendungan di sungai Ravi, Shahpur-Kandi, sudah dimulai.
“Semua proyek yang disetujui pemerintah dalam rencana ini memiliki status proyek nasional,” sambungnya.
Hubungan antara New Delhi dan Islamabad memburuk serangan bom bunuh diri di jalan raya Jammu-Srinagar yang menewaskan 45 petugas paramiliter India.
India menyalahkah Maulana Masood Azhar, pemimpin Jaish-e-Mohammed yang tinggal di Pakistan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas serangan itu.
Kelompok itu, yang biasa melakukan serangan di negara bagian Jammu dan Kashmir, berafiliasi dengan gerakan Taliban dan organisasi teroris al-Qaeda dan bertujuan untuk memisahkan Kashmir dari India dan untuk menggabungkannya dengan Pakistan.
Setelah serangan itu, India menyalahkan Pakistan karena menyembunyikan dan melindungi teroris, menuduh negara itu memiliki “tangan langsung” dalam insiden itu.
Sebagai tindakan hukuman, India telah menarik status negara paling disukai Pakistan (MFN) dan menaikkan bea cukai atas barang-barang yang diimpor dari Pakistan hingga 200 persen.
Pakistan, pada gilirannya, menolak tuduhan keterlibatannya dalam serangan itu dan mengatakan bahwa ini adalah strategi New Delhi untuk mengalihkan perhatian internasional dari pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Kashmir.
