Inionline.Id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan utang tidak secara ugal-ugalan melainkan secara hati-hati, transparan dan bertanggung jawab.
Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi angka utang pemerintah pusat yang terus merangkak naik ke angka Rp. 4.418,3 triliun per Desember 2018.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp. 1.329 triliun dibandingkan dengan Rp. 3.089 triliun pada akhir Desember 2015. Pada akhir Desember 2017, total utang pemerintah pusat sebesar Rp. 3.995,25 triliun.
“Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan,” kata Sri
Ia juga menyampaikan bahwa realisasi defisit anggaran sepanjang 2018 juga cukup baik, dengan rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa ditekan hingga 1,76 persen, lebih rendah dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 2,19 persen.
“Makanya kami katakan defisit akan semakin diperkecil. Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah. Bayangkan tahun lalu (2018) itu, kita defisit hanya 1,7 persen sementara dengan negara lain defisitnya lebih besar, ekonominya tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang bisa dilihat,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik bila dibandingkan negara lain, dengan catatan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,9 persen per Desember 2018. Angka ini masih jauh di bawah standar kehati-hatian tingkat internasional yang menyebut bahwa rasio utang sebuah negara tak boleh lebih dari 60 persen.
Sri mengingatkan bahwa utang tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah melainkan juga dibahas bersama DPR dengan konteks APBN dan perekonomian Indonesia. Menurutnya, utang pemerintah merupakan hasil dari desain kebijakan fiskal.
Ia menambahkan tidak ada peraturan yang dilanggar dari kebijakan pemerintah tersebut. Dia mengatakan utang itu digunakan oleh pemerintah untuk sejumlah keperluan.
“Kita butuh ciptakan kesempatan kerja berapa, mengurangi kemiskinan berapa, tambah alutsista berapa, membuat sekolah berapa, membuat sekolah berapa, mengurangi pengangguran berapa, menambah infrastruktur berapa. Kan dibahas semuanya secara detil, dan ditentukan berapa kebutuhan belanjanya,” jelas Sri.
