Inionline.Id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan PT Pos Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pemanfaatan Layanan Pos dalam Pengembangan Pendidikan, termasuk program kirim buku gratis.
Program Kirim Buku Gratis sempat terhenti pada November 2018 lalu karena masalah pendanaan. Kini, Kemendikbud akan melanjutkan program kirim buku gratis tersebut lewat PT. Pos Indonesia dan bertanggung jawab terhadap pendanaan program tersebut.
“Kemarin kan yang bertanggung jawab, menentukan kriteria buku dan hal lainya belum tertata. Dengan adanya MoU ini secara tegas yang bertanggung jawab adalah Kemendikbud” kata Mendikbud Muhadjir Effendi.
Muhadjir mengungkapkan, program kirim buku gratis ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pencanangan program literasi dari Presiden RI. Karenanya dia berharap, setelah adanya MoU ini, akses buku untuk anak di daerah-daerah perbatasan dan 3T semakin mudah.
Dia menjelaskan, nantinya Kemendikbud juga akan menentukan kriteria konten buku. Buku-buku yang bertema radikal, umpamanya, tidak akan lolos untuk dikirim. “Nanti kemendikbud akan atur petunjuk, prosedur dan sistematikanya. Tentu juga ada pengawasan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu mengungkapkan, batas berat buku setiap kali pengiriman yakni sebanyak 10 kilogram. Sementara untuk rjarak pengiriman, tidak ada batasnya.
“Jadi setiap orang punya kesempatan untuk mengirim buku, maksimal 10 kilogram setiap tanggal 17 setiap bulannya. Untuk kriteria konten dan list perpustakaan nanti diatur,” ungkapnya.
Sebelumnya, program pengiriman buku gratis ini sudah berjalan sejak Mei 2017 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Melalui program ini masyarakat bisa mengirim buku gratis lewat PT Pos setiap tanggal 17 setiap bulannya.
