Inionline.Id – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan segera terwujud selambat-lambatnya pada Maret 2019.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, saat melakukan konferensi pers setelah mengadakan rapat dengan sejumlah menteri terkait pada Kamis (24/01).
“Besaran penghasilan tetap (siltap) perangkat pemerintahan desa atau perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA, kades setara gaji golongan IIA, sekdes 90% nya, perangkat pelaksana 80%-nya,” kata Puan.
Siltap dalam hal ini adalah penghasilan tetap yang mana aturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang menyatakan bahwa penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebut gaji tersebut nantinya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Namun, dia memastikan sebagian besar dana APBDes tetap fokus pada pembangunan.
“Jadi tetap menggunakan APBDes dengan sumber ADD, alokasi dana desa dari APBD yang sudah dilakukan oleh kabupaten dan kota,” ujar Sri Mulyani.
Dia memastikan, tidak akan ada demoralisasi. Mereka yang sudah mendapat gaji lebih tinggi tidak akan diturunkan. Mengingat, sudah ada daerah yang terbilang makmur, sehingga tunjangan yang diberikan pun sudah jauh lebih besar.
“Jadi tadi yang disampaikan oleh bapak Presiden untuk mereka yang melaksanakan tugas di desa itu mendapatkan penghasilan tetap setara IIA. Bagi yang sudah mendapat tentu tidak diturunkan karena akan terjadi demoralisasi,” jelasnya.
Menteri lainnya yang turut menghadiri pertemuan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin.
