Inionline.Id – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengucurkan Rp. 2,7 triliun untuk merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Kemenristekdikti mengalokasikan Rp. 1,1 triliun untuk membangun gedung baru dan pengadaan peralatan laboratorium di 30 perguruan tinggi dan Rp. 1,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan 38 proyek yang mangkrak sejak 2010.
“Untuk menyelesaikan proyek yang mangkrak, saya ingin Maret ini sudah selesai lelang sehingga April bisa memulai pembangunan. Jadi 4-6 bulan ke sepan setelah April bangunan yang mangkrak sudah selesai. Begitu juga proyek yang baru, harus selesai dan diawasi dengan ketat agar tak ada lagi yang mangkrak,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir, di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta.
Ia menuturkan, banyaknya bangunan mangkrak menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas era revolusi industri 4.0. Pasalnya, alih-alih memenuhi sarana dan prasarana termutakhir, pemerintah masih dibebani untuk meneruskan pembangunan gedung berstatus KDP (konstruksi dalam pengerjaan). “Juga harus memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi,” katanya.
Nasir menuturkan, pemerintah kini mulai fokus terhadap pembangunan pada bidang vokasi dan seni. Menurut dia, sarana dan prasarana pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik yang modern. Terkait dana yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya pun telah mengajukan anggaran dan diharapkan bisa direalisasikan tahun depan.
“Fokus pembangunan sarpras pendidikan vokasi sendiri terdapat di politeknik, universitas, juga institut. Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI. Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya,” ucapnya.
Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti menyatakan, totsl anggaran yang akan dikucurkan Kemenristekdikti tersebut akan terbagi menjadi 5 skema pembiayaan program. Penyelesaian proyek yang mangkrak menjadi prioritas. Ia mengatakan, sebaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Anggaran tersebut dialokasikan, yaitu untuk 11 PTN 3T dan LLDikti sebesar Rp150 miliar, 7 PTN melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp498 miliar, revitalisasi 7 LPTK sebesar Rp73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar 370,43 miliar, dan sisanya untuk menyelesaikan 38 KDP oleh PUPR,” kata Ali Ghufron.
Ali Ghufron menyebut, alokasi dana sarana dan prasarana pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Menurut dia, agar anggaran dapat terserap dengan efektif,
Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan.
Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.
“Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pengalaman kami kemarin, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah diberi anggaran sarpras, tetapi serapannya rendah,” ujar Ali Ghufron.
