Inionline.Id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sekaligus panelis debat capres, Agus Rahardjo, mengatakan pertanyaan dalam debat capres-cawapres tidak diperbolehkan menyebut kasus tertentu. Menurut dia, hal itu telah menjadi kesepakatan panelis debat dan timses masing-masing kubu.
“Itu di sana sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa. Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM kan antara lain peristiwa ’65, yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus,” kata Agus.
“Jadi kita tidak boleh menyebut kasus. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa,” tambahnya.
Agus menegaskan di panggung debat pilpres nanti, panelis sebagai penanya tidak akan menanyakan pertanyaan yang akan mempermalukan kedua kandidat.
“Dan prinsipnya di dalam panelis sendiri juga kita sepakat bagaimanapun atau siapa pun yang jadi, itu nanti jadi presiden kita. Jangan dipermalukan,” ujar Agus.
Agus juga menyatakan aturan mengenai pertanyaan debat akan dijelaskan oleh pihak penyelenggara pemilu (KPU). Dia mengatakan pertanyaan debat tela diserahkan kepada KPU.
“Kita sudah serahkan, belum tahu sudah di-approve atau belum. Hari pertama kita rapat langsung kita serahkan. Kalau nggak salah ada sesi event ketemu dengan calon moderator, saya belum tahu kapan,” pungkas Agus.
Selain itu, Agus kembali mengingatkan bahwa dirinya tidak akan menghadiri debat capres dan menjadi panelis. Dia juga menyatakan perawakilan dari KPK tidak akan datang demi menjaga netralitas dan marwah lembaga sebagai lembaga hukum.
“(Perwakilan KPK) mungkin tidak (datang). Di dalam acara debat kita nggak datang, memang untuk menunjukkan tidak masuk ranah politiklah,” kata Agus.
Debat capres-cawapres pertama akan dilangsungkan pada 17 Januari mendatang. Debat pertama akan mengambil tema ‘Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
