Cibinong, inionline.com – Pemerintahan baru Irak memutuskan bahwa cara yang baik untuk merekrut menteri baru adalah membiarkan anggota masyarakat yang tertarik melamar secara online, namun apa yang kemudian terjadi sungguh tak mereka sangka.
Politikus yang ditunjuk sebagai perdana menteri, Adel Abdul Mahdi, menulis di Facebook bahwa mereka yang memiliki keahlian, spesialisasi dan pengalaman praktis harus mengajukan nama-nama mereka di sebuah situs web khusus pemerintah.
Harapannya adalah bahwa metode ini akan menghasilkan suatu tim menteri teknokrat berkaliber tinggi, bebas dari ketegangan politik, etnis dan sektarian yang telah melanda negara itu sejak jatuhnya Saddam Hussein pada 2003. Juga akan bebas dari tuduhan favoritisme, korupsi dan ketidakmampuan.
Pemerintah menghadapi tugas berat membangun kembali negeri itu setelah empat tahun perang melawan kelompok Negara Islam atau ISIS yang menyebabkan puluhan ribu rumah dan bisnis hancur dan lebih dari tiga juta orang terusir dari rumah-rumah mereka.
Namun tanggapan publik terhadap prakarsa baru pemerintah ini luar biasa mengesankan. Pada saat tenggat waktu berlalu hari Minggu (13/10) ini, sudah 36.006 orang yang mendaftar.
Adel Abdul Mahdi, di halaman Facebook-nya, dengan bangga memposting rinciannya yang menunjukkan beragamnya lamaran.
“Sekitar 97 persen dari para calon, independen secara politis; 15% adalah perempuan, dan para kandidat berasal dari semua provinsi Irak,” tulis perdana menteri, seperti dilansir dari BBC.
Ia menambahkan bahwa tidak ada portofolio menteri yang tak mendapat pelamar. Mahdi mengunggah statistik para pelamar di laman Facebook-nya.
Perdana menteri sebelumnya telah mencoba pula melakukan perubahan. Ia tak lagi menunjuk politikus, melainkan para ahli non-partai, menyusul protes massal pada tahun 2016 terhadap buruknya situasi keamanan dan layanan publik. tetapi partai-partai dalam pemerintahan koalisinya mendesaknya untuk membalikkannya lagi ke keadaan semula.
Kembali pada banjir pelamar kali ini. Tidak semua pelamar akan dipertimbangkan untuk posisi-posisi di pemerintahan. Seperti yang dikatakan Mahdi, hanya 9.317 orang dari puluhan ribu itu yang telah menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan.
