BOGOR – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibhawa, sepakat dengan usulan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) tentang pembatasan kuota penerimaan siswa bagi sekolah yang anak didiknya terlibat tawuran. Langkah ini, kata Egi, sebagai bentuk hukuman bagi sekolah yang tidak mampu mencegah siswanya.
“Persoalan tawuran ini disebabkan dua hal, yang pertama permasalahan anak itu di dalam keluarga dan yang kedua persoalan kualitas pendidikan di sekolah,” ujar Egi.
Persoalan anak di dalam kehidupan keluarga, lanjut Egi, sebenarnya bisa juga selesai di sekolah, jika anak tersebut merasa sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi mereka. Namun, jika lingkungan sekolah tidak lebih baik dari lingkungan di rumah, kondisinya bisa semakin parah. Bahkan, anak yang di rumah tidak memiliki masalah keluarga, bisa menjadi pelaku tawuran, karena sekolah tidak memberikan pendidikan yang baik.
“Korelasi antara kualitas pendidikan di sekolah dengan perilaku tawuran itu sangat kuat. Kita jarang mendengar sekolah-sekolah yang berkualitas baik siswanya terlibat tawuran. Hal itu karena siswanya fokus belajar,” kata Egi yang juga Ketua DPC Taruna Merah Putih Kabupaten Bogor.
Sekolah berkualitas, lanjut Egi, punya mekanisme yang baik dalam membentuk karakter anak didik. Jika siswa melakukan pelanggaran di sekolah, pihak sekolah telah memiliki ketentuan sanksi yang mendidik, yang membuat siswa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya. “Karena itu kami menghimbau agar sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan pendidikan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur seperti tujuan pendidikan nasional kita,” katanya.
Sebelumnya, Ketua JPKP Kabupaten Bogor Fahrial Alfiano mengusulkan sekolah yang anak didiknya terlibat tawuran harus diberikan sanksi berupa pembatasan kuota penerimaan siswa. Hal ini agar ada efek jera. Dengan adanya sanksi ini, sekolah diharapkan tidak hanya sibuk dengan mencari murid sebanyak-banyaknya tetapi malah melupakan dalam tugas mendidik anak didiknya.
Dia menerangkan selain memberikan sanksi kepada pihak sekolah, untuk pelajar yang kerap melakukan tawuran itu harus dididik bela negara yang pelatihnya bisa dari TNI maupun Polisi.
“Kita kan punya data pelajar mana yang suka tawuran, nah mereka ini harus dididik bela negara oleh TNI dan Polisi selama beberapa waktu. Setelah menjalani pendudikan bela negara, kita juga bisa libatkan mereka dalam Satgas Pelajar agar jika ada tanda-tanda tawuran, mereka bisa mencegahnya,” cetusnya (*)
