Jakarta, 22/11/2017 Kemenkeu – Menuju akhir 2017 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia saat ini dan prediksi untuk tahun 2018. Hal ini disampaikannya di acara Seminar Nasional Politic Economy 2018 yang diselenggarakan oleh The Consumer Banking School di Hotel Shangrila, Rabu (22/11).
“Pertumbuhan investasi, ekspor dan impor tumbuh dengan baik kuartal ketiga. Ekspor mencapai 17.3% dan impor 15.1%. Bagi Pemerintah, ini adalah fenomena yang cukup positif dan sangat signifikan dibanding dengan kuartal sebelumnya selama tiga tahun terakhir,” ujar Menkeu.
Walaupun iklim investasi serta ekspor impor sudah cenderung membaik, namun ia mengingatkan untuk terus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi tahun depan. Selain risiko geopolitik internasional, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah juga perlu diwaspadai.
“Kita berharap siklus politik tidak membuat kita berpikir pesimis tapi berpikir dari sisi positif. Indonesia sudah berkali-kali mengalami siklus ini dan segala ketegangan yang terjadi akan end up good,” jelasnya di acara yang bertemakan Masa Depan Consumer Banking di Era Disruption.
Dari dunia perbankan, Menkeu berharap institusi ini dapat membantu Indonesia untuk bertransformasi menuju ke era teknologi dimana demografi Indonesia akan didominasi oleh generasi muda, generasi milenial.
Di Indonesia sendiri, Menkeu menyebutkan bahwa penggunaan teknologi perbankan sudah cukup tinggi. Berdasarkan survey PWC mengenai perbankan dan teknologi, perbankan Indonesia menyatakan teknologi merupakan faktor utama dan paling penting bagi pertumbuhannya di masa depan. Namun, dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat financial inclusion di Indonesia masih rendah.
“Pemerintah sendiri akan menginvestasikan seluruh program kita untuk transfer ke individu seperti PKH (Program Keluarga Harapan), tidak lagi membayar dalam bentuk cash. Ini menyangkut 10 juta keluarga di Indonesia. Serta masih ada beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Jadi sebetulnya banyak yang bisa memunculkan financial inclusion melalui program pemerintah, mulai dari membuka account sampai dengan menggunakan account,” jelas Menkeu.
Terakhir, Menkeu menutup dengan menyampaikan bahwa perbankan tetap akan menjadi lembaga yang memegang peranan penting dalam menciptakan financial inclusion maupun dalam menciptakan demokratisasi ekonomi Indonesia. Institusi keuangan, termasuk perbankan diharapkan mampu memiliki visi maupun strategi untuk bisa menghadapi berbagai disruption, terutama teknologi. (kemenkeu/na)
