inionline.id
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Tim Anggaran Komite I, II dan III DPD RI dan Kementerian PPN/Bappenas tentang Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah (TKDD) dalam RUU APBN TA 2018 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI Jakarta pada Rabu (21/06).
Mengenai belanja ke daerah, Menkeu menjelaskan bahwa arah dari kebijakan transfer ke daerah adalah meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional dan sinkronisasi perencanaan/penganggaran dengan alokasi belanja K/L. Ia ingin memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU), implementasi kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) serta memperkuat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen efektif dalam TKDD. Selain itu, ia juga ingin meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta menjadikan alokasi dan reformulasi distribusi serta penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan pengentasan kemiskinan.
“Tentu kita berharap ini betul-betul bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Indonesia itu belum pernah menurunkan tingkat kemiskinannya pada single digit. Kalau sampai Republik ini sudah bisa melakukan transfer sampai ke desa dan kemiskinan belum diturunkan hingga 10%, ini merupakan salah satu yang akan menjadi reputasi yang tidak baik bagi kita semua pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang sama di dalam pelayanan publik menjadi makin baik dan merata serta rakyat betul-betul bisa merasakan kehadiran negara dalam arti yang positif,” katanya.(kemenkeu/na)
