Inionline.id – Data pemerintah menunjukkan, Otoritas di Kashmir India telah menangkap hampir 4.000 ribu orang semenjak penghapusan status khusus bulan lalu, Kamis (12/8). Bukti paling jelas terkait tindakan keras di wilayah yang disengketakan itu.
Kelompok hak asasi, Amnesty International menyatakan, tindakan keras itu berbeda, dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah baru-baru ini di kawasan itu. Dengan adanya penahanan, hal itu telah berkontribusi pada ketakutan dan keterasingan yang meluas.
“Pemadaman komunikasi, pengekangan keamanan dan penahanan para pemimpin politik di wilayah tersebut memperburuk keadaan,” kata Kepala Amnesty International India, Aakar Patel.
Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim berada dalam kekacauan semenjak India melepaskan bagiannya dari wilayah otonomi dan kenegaraannya pada 5 Agustus lalu. Ini mengarah ke bentrokan antara pasukan keamanan dan penduduk, serta memicu ketegangan dengan Pakistan.
India menyatakan, penghapusan status istimewa akan membantu mengintegrasikan Kashmir ke dalam ekonomi India untuk kepentingan semua pihak. Dalam upaya meredam protes yang dipicu reformasi di Kashmir, India meniadakan layanan internet dan seluler. Selain itu juga memberlakukan pembatasan jam malam seperti di banyak daerah.
Menurut sebuah laporan pemerintah tertanggal 6 September dan dilihat oleh Reuters, otoritas India juga telah menangkap lebih dari 3.800 orang. Sekitar 2.600 orang diantaranya telah dibebaskan.
Seorang juru bicara kementerian dalam negeri India tidak menanggapi permintaan komentar. Begitu juga dengan polisi Jammu dan Kashmir.
Tidak jelas atas dasar apa sebagian besar orang ditahan. Akan tetapi seorang pejabat India mengatakan beberapa ditahan di bawah Public Safety Act, sebuah undang-undang di negara bagian Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan penahanan hingga dua tahun tanpa tuduhan.
Data untuk pertama kalinya menunjukkan tingkat penahanan, serta menunjukkan siapa yang ditangkap dan di mana. Terdapat lebih dari 200 politisi, termasuk dua mantan kepala menteri negara ditangkap, bersama dengan lebih dari 100 pemimpin dan aktivis dari kelompok-kelompok politik pro-separatis.
Sebagian besar dari mereka yang ditangkap, lebih dari 3.000 orang terdaftar sebagai pelempar batu dan penjahat lainnya. Pada Ahad (8/9), salah satu sumber polisi menyatakan, 85 tahanan dipindahkan ke sebuah penjara di Agra di India utara.
India menyatakan, penahanan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekerasan, serta menunjukkan jumlah korban yang relatif terbatas, apabila dibandingkan dengan serangan kerusuhan sebelumnya. Pemerintah mengatakan hanya satu orang yang dipastikan telah meninggal dibandingkan dengan puluhan orang pada 2016. Saat itu, pembunuhan seorang pemimpin militan memicu kekerasan yang meluas.
“Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling penting,” ucap penasihat keamanan nasional India, Ajit Doval, kepada wartawan baru-baru ini.
Laporan itu berisi data dari 13 distrik kepolisian yang membentuk Lembah Kashmir, bagian terpadat di wilayah Himalaya tempat kota utama Srinagar berada. Jumlah penangkapan terbesar terjadi di Srinagar, data menunjukkan hampir 1.000 orang. Kerusuhan sebelumnya sering berpusat di daerah pedesaan.
Dari para pemimpin politik yang ditahan, lebih dari 80 berasal dari Partai People’s Democratic, yang sebelumnya berkoalisi di negara bagian Jammu dan Kashmir dengan Partai Bharatiya Janata. Sekitar 70 dari National Conference, yang selama bertahun-tahun mendominasi politik di Kashmir India, dan belasan lebih dari partai Congress oposisi utama India.
Polisi juga menangkap lebih dari 150 orang, yang dituduh berhubungan dengan kelompok-kelompok militan. Seorang pejabat India mengatakan kemungkinan lebih dari 1.200 orang masih ditahan, termasuk semua politisi dan separatis terkenal yang disebutkan dalam laporan itu, sementara belasan lainnya ditangkap setiap hari.
Data menunjukkan, dalam 24 jam sebelum laporan itu disusun, puluhan orang telah ditangkap. Ini disebabkan karena dicurigai melemparkan batu ke pasukan.
Data itu tidak termasuk mereka yang berada dalam tahanan rumah informal, atau orang yang ditahan dalam kelompok separatis, yang dimulai pada Februari. Beberapa hari sebelum langkah India untuk melepaskan Kashmir dari status khusus, seorang pemimpin separatis terkemuka mengatakan lebih dari 250 orang, yang memiliki kaitan dengan gerakan itu telah ditahan.
