Inionline.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sosialisasikan 5000 petani milenial oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada pecan lalu. Karena itu, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan dan optimalisasi dari upaya pemerintah daerah untuk mengusung para petani milenial tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih menyebutkan, lahan yang dikelola BUMD Jawa Barat yakni, PT Agro Jabar harus mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing dan unggul. Sebab, tantangan berat yang dihadapi PT Agro Jabar salah satunya ialah daya saing produk pertanian dan teknologi yang diterapkan.
“Orientasi utamanya memang bukan provit atau keuntungan, tetapi juga masyarakat harus dapat merasakannya langsung,” ujar Yuningsih di Kawasan Pertanian Percontohan Smart Green House, Wanaraja, Kabupaten Garut, Kamis (4/2/2021).
Yuningsih menambahkan, pengelolaan lahan untuk petani milenial tersebut harus memiliki verifikasi yang jelas. Bahkan untuk menyaring masyarakat yang ingin mendaftarkan petani milenial sudah cukup sulit. Sebab, dari laporan jJran direksi PT Agro Jabar dari 6000 pendaftar, 200 diantaranya tidak memenuhi syarat untuk menjadi petani milenial. Selain itu, petani milenial juga didorong agar mampu bersaing dengan hasil dari produk luar.
“Terlebih harus ada pendampingan anggaran dari pemerintah daerah, dan tentunya kami harus mengawal agar bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Dia mengharapkan, tidak seperti BUMD sebelumnya yakni Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP), dari segi hasil PT Agro Jabar dapat menguntungkan dan mengangkat pendapatan Jawa Barat. Meskipun hingga saat ini baru dua tahun terakhir dapat dirasakan hasilnya. Terutama, dengan adanya petani milenial tersebut dapat dikelola lebih baik lagi untuk memaksimalkan kalangan muda yang akan menggeluti bidang pertanian.
“Saya berharap terus ada peningkatan, apalagi didukung oleh kreativitas dari petani milenial ini,” tandasnya.
