Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri untuk membahas dampak konflik Iran vs Israel terhadap perekonomian Indonesia, termasuk lonjakan harga minyak, di Istana Negara, Jakarta, hari ini (16/4).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas.
“Dari sisi perekonomian kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke Iran di Kedutaan Damaskus, dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran,” tutur Airlangga.
Selain itu, ada juga dampak kenaikan harga logistik yang perlu diantisipasi. Ia menjelaskan operasional pengiriman barang di Selat Hormuz dan Laut Merah berpotensi besar terdampak konflik.
“Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz (ada) 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah 27 ribu. Dan peningkatan freight cost menjadi salah satu yang harus dimitigasi,” jelas Airlangga.
Kemudian, dampak pada sektor perdagangan riil juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga produksi dinilai dapat membuat harga barang-barang yang diimpor melonjak. Sementara dampak positifnya, harga produk-produk yang diekspor dari dalam negeri juga bisa melonjak.
“Sektor riil dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu plus minus harus diperhatikan,” lanjutnya.
Ia mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat banyak investor yang mulai mencari instrumen safe haven, mulai dari emas hingga menyimpan dolar AS. Hal ini yang membuat nilai tukar rupiah bisa melemah.
Airlangga menyebut pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) memang sudah terjadi, namun nilainya masih belum signifikan dibandingkan banyak negara. Sayangnya, ia tak memaparkan datanya sebagai perbandingan.
Namun, ia memastikan pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan antisipatif, antara lain menjaga bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak bumi.
“Pemerintah juga akan terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Kepastian-kepastian ini harus dijaga,” tegasnya.
“Tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya menjaga agar defisit berada di rentang yang diperbolehkan UU,” lanjut Airlangga.
