Inionline.id – Koodinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta pemerintah mendahulukan program prioritas pendidikan. Ketimbang memaksakan program makan siang gratis.
“Harus mendahulukan problem prioritas daripada pelunasan janji kampanye demi populisme,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024.
Ubaid menuturkan sejumlah problem pendidikan yang belum selesai. Berdasarkan data BPS 2023, rata-rata lama sekolah nasional masih 8,7 tahun, artinya SMP saja tidak lulus.
Sementara itu, dari segi kualitas, berdasarkan skor PISA 2022, kemampuan literasi-numerasi pelajar Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara dengan skor terendah dan di bawah standar minimum rata-rata di dunia. Artinya, SDM Indonesia sudah sangat ketinggalan dari negara-negara luar.
“Bahkan kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Apakah ini bisa diselesaikan dengan makan siang? Jelas tidak,” tegas Ubaid.
Ubaid juga menilai tujuan program makan siang gratis belum jelas. Dia mempertanyakan tujuan program itu.
Sebab, ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan lain sebagainya. Apabila untuk pencegahan stunting, jelas program ini tidak ada manfaatnya.
Apabila untuk program pencegahan stunting, maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.
“Jika untuk pemenuhan gizi, apa artinya makan siang, jika anak-anak itu berangkat sekolah dengan perut kosong tidak sarapan, lalu malamnya makan mi atau seblak? Maka makan siang untuk pemenuhan gizi ini tidak ada artinya,” tegas dia.
