Dalam 2 Tahun Prabowo-Gibran Target Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

Inionline.id – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan menghilangkan kemiskinan esktrem dalam waktu dua tahun.

Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pengentasan masyarakat dari kemiskinan merupakan perhatian utama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.

“Prabowo-Gibran menjadikan pengentasan kemiskinan adalah perhatian utama. Targetnya, dalam dua tahun pertama kita akan menghapuskan kemiskinan ekstrem jadi 0 persen,” kata Budi dalam keterangan pers, Jumat (2/2).

Kemudian, lanjut Budi, Prabowo-Gibran juga menargetkan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen dalam waktu lima tahun. Ia menjelaskan saat ini angka kemiskinan masih berada di angka 9,36 persen.

Ia menyatakan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan program kesejahteraan sosial yang telah berjalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam visi misi kami, ada prioritas utama terkait hal ini. Yaitu melanjutkan dan menyempurnakan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Program seperti KIS, KIS Lansia, KIP, Kartu Sembako, Prakerja, Mekar dan PKH akan kita lanjutkan,” ujar dia.

Sementara itu, Budi mengatakan program Kartu Tani akan dihapus dan digantikan dengan yang lebih efektif untuk menjamin ketersediaan pupuk petani.

Menurutnya, salah satu masalah terbesar dari bantuan sosial ini adalah distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.

“Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan,” ucapnya.

Budi pun mengatakan perlu kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak perlu diperkuat.

Ia menuturkan program kesejahteraan sosial di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga swasta harus diintegrasikan.

Ia juga menekankan pentingnya upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat agar program mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan secara berkelanjutan.

“Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial,” ujarnya.