Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mendapat pertanyaan cukup mengejutkan dari seorang Gen Z bernama Wulan yang mengikuti acara reses II tahun sidang 2023-2024 di Kopi Bento, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jum’at (19/01/2024).
Wulan menanyakan bagaimana cara efektif agar eksekutif atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat kasus tindak pidana korupsi.
“Agar indeks korupsi turun, yang pertama gaya hidup, jadi gaya hidup dari para penyelenggara pemerintahan agar mereka hidup dengan kemampuan yang ada, tidak memaksakan diri,” kata Ru’yat.
“Kemudian yang kedua dengan ketauladanan, yang ketiga tentu sistem pemerintahan yang diselenggarakan harus transparan dan harus ada akuntabilitas,” lanjut Ru’yat.
Pria yang maju ke DPR RI pada Pemilu 2024 besok menambahkan, point-point yang dirinya sebutkan untuk menggasilkan good governance.
“Hal tersebut sebetulnya tidak hanya ada di eksekutif, legislatif dan juga lembaga-lembaga lainnya tapi juga ada di seluruh stakeholders termasuk dengan masyarakat,” imbuhnya.
“Ketika orang masuk ke public sektor pemerintahan maka visi dan mindsetnya untuk pelayanan masyarakat bukan untuk mencari keuntungan, kalau ingin mencari keuntungan masuk ke private sector, sektor swasta, sektor bisnis, perdagangan, dunia usaha baru disitu ada untung mindset itu penting dimiliki oleh orang yang memilih pilihan kerja,” politisi PKS itu melanjutkan.
Fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD Jabar juga menjadi fokus Achmad Ru’yat bersama lembaganya. Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini memastikan seluruh sektor mitra kerja DPRD Jawa Barat selalu diawasi dengan detail.
“Jadi seluruh sektor, karena begitu gubernur bersama DPRD mengambil keputusan kebijakan politik anggaran, maka implementasinya dilakukan oleh aparatur sipil negara, dan DPRD melakukan suatu pengawasan, kita berharap dalam pengawasan ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya,” tandasnya.
