Inionline.id – Warga di Kecamatan Caringin dan Ciawi Kabupaten Bogor curhat ke Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. Sejumlah keluhan disampaikan rakyat saat menghadiri acara Reses Masa Sidang II di Majlis Ibnu Yaman, Kampung Nangoh, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Selasa 23 Januari 2024.
Reses ini dihadiri tokoh masyarakat Cimande, tokoh agama dari beberapa desa di Kecamatan Caringin dan Ciawi, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) serta pengurus MUI Kecamatan Caringin.
Dalam kesempatan tersebut, mereka mengadukan sejumlah persoalan antara lain pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dugaan pungutan liar (pungli) terhadap Ponpes, sarana umum dan sarana ibadah, serta nasib guru PAUD.
Pimpinan Ponpes Darul Falah, Desa Pancawati, KH. Baden Yunus, mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak Ponpes yang belum memiliki izin operasional.
“Tapi bukan berarti tidak mau urus izin operasional. Saya pernah mengurus tidak pakai biaya sudah setahun belum jadi. Sedangkan yang memakai uang Rp3 juta sudah beres tidak sampai seminggu,” klaim KH. Baden Yunus.
Sedangkan Shohibah, guru PAUD asal Kecamatan Ciawi, mengadukan nasibnya yang tak mendapat kejelasan soal status guru PAUD. Ia pun mendesak pemerintah agar menyediakan nomenklatur khusus guru PAUD dalam proses pengangkatan PPPK.
“Awalnya ada kebijakan pemerintah supaya guru PAUD atau TK berijazah minimal Strata 1 (S1). Kemudian saya kuliah dan berhasil lulus. Lalu ada kesempatan pengangkatan PPPK. Lalu saya daftar. Ikut tes, lulus kesatu dan kedua. Tapi hasilnya pemerintah menjawab tidak ada link (penempatan) untuk guru PAUD,” ungkapnya.
Warga Ciawi lainnya, Jajat alias Bacit, mengadukan pembongkaran bangunan mushola dan MCK di Simpang Ciawi persis di belakang Pos Polisi Ciawi.
“Bangunan mushola dan MCK di Perempatan Ciawi dibongkar oleh Jasa Marga. Pembongkaran bersamaan dengan warung-warung. Kasihan, itu kan fasilitas umum. Bangunan mushola dan MCK itu juga dibangun oleh pedagang,” ungkap dia.
Sementara itu, Pimpinan Majlis Ibnu Yaman, Ust. Moch. Entis Sutisna, mengeluhkan pelayanan dari pihak RSUD yang masih membeda-bedakan kelas BPJS.
“Terus terang saya kesal dan marah. Jadi pelayanan Rumah Sakit itu tergantung kelasnya. Status sosial masyarakat jadi terlihat. Jika kelas VIP kita mendapatkan pelayanan seperti raja. Tapi kasihan yang kelas III. Mereka banyak diabaikan. Saya usul agar tidak ada lagi kelas-kelas. Harus seperti sekolah, mau yang mampu atau tidak gurunya sama,” bebernya.
Selain itu, Ust. Moch. Entis yang terbiasa berceramah di berbagai daerah ini mengaku selalu menitipkan pesan kepada para pejabat di manapun agar memperhatikan warga tidak mampu.
“Saya berharap berbagai keluhan ini ada tindak lanjut, kabar lanjutannya dari Pak Ru’yat,” ucapnya sambil mendoakan agar Achmad Ru’yat terpilih menjadi Anggota DPR RI.
Menjawab beragam keluhan masyarakat tersebut, Achmad Ru’yat merespons positif dan menyatakan siap memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat di selatan Kabupaten Bogor untuk dibahas dalam rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Saya akan koordinasikan kepada Pj Gubernur, Pj Bupati, maupun Camat Ciawi termasuk instansi lintas sektor yang berwenang. Secara teknis staf saya mencatat semua aspirasi warga ini,” tegasnya. (ACP)
