Inionline.id – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan akan patuh terhadap segala keputusan PSI sebagai konsekuensi dari sentilannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi polemik panjang.
Adapun Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di hadapan publik telah mempersilakan Ade Armando untuk keluar PSI jika tak bisa taat pada aturan partai.
Ade sementara itu mengatakan Kaesang dan DPP PSI belum memberikan keputusan sanksi terhadapnya. Sementara apabila diminta mundur oleh inisiatif pribadi, Ade mengaku masih belum bisa karena saat ini dirinya sudah terdaftar sebagai caleg tetap di Pemilu 2024.
“Apapun misalnya diminta untuk mundur, dipecat, atau saya harus nonaktif. Apapun yang diberikan PSI saya akan patuh, saya kan anggota PSI,” kata Ade, Kamis (7/12).
Ade menyebut dirinya sudah terdaftar dalam DCT Pemilu 2024 sebagai caleg dapil Jakarta II. Ia mengatakan berdasarkan aturan dirinya tidak bisa mundur begitu saja.
Ade selanjutnya juga menyadari aksinya kali ini merupakan kali kedua ia mendapatkan teguran dari Kaesang. Pertama saat awal Oktober 2023 lalu saat dirinya mengkritik capres PDIP Ganjar Pranowo, dan teguran kedua terkait sentilannya soal politik dinasti di DIY.
Ade menyebut dirinya sejatinya menyampaikan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai pegiat media sosial alias tidak mewakili PSI. Namun di sisi lain, ia juga memahami akibat pernyataannya justru PSI Yogyakarta yang mendapat banyak serangan.
Mulai dari pencopotan baliho dan spanduk hingga pembersihan semua alat peraga kampanye PSI di Yogyakarta.
“Itu kan menurut saya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menghabisi PSI, hanya mereka menggunakan kesempatan ini sebagai alasan,” kata dia.
Lebih lanjut, Ade mengaku tidak menyalahkan PSI terkait hal itu. Pun dengan pernyataan Kaesang belakangan yang mempersilakan kader yang tidak taat pada Undang-undang (UU) untuk hengkang dari PSI. Ia juga memastikan komunikasi dirinya dengan PSI masih baik-baik saja.
Ia pun meminta kepada publik untuk menunggu sikap resmi PSI terkait sanksi atau status keanggotaannya di PSI. Ia mengaku tidak berhak untuk menjawab hal itu.
“Saya duga kalau saya harus dipecat ya antara lain tadi terhalang oleh aturan, saya duga. Tapi yang bisa menjawab itu sendiri ya DPP ya bukan saya,” ujar Ade.
Telah menghubungi sejumlah petinggi DPP PSI di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, Wakil Ketua DPP PSI Andy Budiman, dan Juru Bicara PSI Sigit Widodo, namun mereka belum memberikan respons terkait keberlanjutan status keanggotaan Ade ataupun potensi sanksi.
Sebelumnya, Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.
Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X miliknya, @adearmando61.
Buntut pernyataannya itu, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade Armando ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman, Rabu (6/12). Ade dilaporkan dengan tuduhan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Merespons polemik Ade tersebut, Kaesang mengatakan PSI merupakan partai yang taat pada konstitusi atau Undang-Undang menyangkut tentang keistimewaan DIU.
“Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun UUD itu juga buat bang Ade maupun kader yang lain yang enggak bisa taat bisa keluar saja dari PSI,” kata Kaesang di Surabaya, Rabu (6/12) malam.
Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terlihat kesal. Apalagi ia menyebut saat ini dirinya bersama sang istri, Erina Gudono, merupakan dari warga Yogyakarta.
“Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja. Istri saya juga Jogja. Udah itu saja,” pungkas Kaesang.
