Inionline.id – 135 pengungsi imigran Rohingya dipindahkan Petugas dari teras Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh ke lahan perkemahan (camp) Pramuka di Kabupaten Pidie.
Sebelumnya 135 imigran Rohingya yang mendarat pada Minggu (10/12) pagi tadi di Aceh Besar dipindahkan warga ke kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh. Warga Lamreh, Aceh Besar, yang menolak seratusan pengungsi imigran itu mengantar mereka ke kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 20.00 WIB.
Warga sengaja mengantar ke Kantor Gubernur Aceh sebagai bentuk penolakan bahwa mereka tidak mengizinkan pengungsi imigran Rohingya ditampung di desa mereka.
Etnis Rohingya yang terdiri dari pria dan wanita dewasa hingga anak-anak, tampak terkulai lemas di teras Kantor Gubernur Aceh pada Minggu malam lalu.
Mereka memilih tidur-tiduran di lobi kantor gubernur sambil menunggu keputusan di mana imigran yang berlayar menggunakan kapal hingga mendarat di pesisir Aceh itu akan ditempatkan.
Pj Bupati Aceh Besar, Iswanto mengatakan, pihaknya sejak Minggu pagi sudah memfasilitasi pengungsi imigran tersebut, namun mendapat penolakan dari warga.
Pengungsi Rohingya tersebut, kata dia, akhirnya ditempatkan di lahan perkemahan Pramuka di wilayah Pidie.
“Segera ditempatkan di camp pramuka oleh satgas provinsi,” kata Iswanto.
Petugas kepolisian dan satgas pengungsi Pemerintah Aceh juga memantau mereka sembari melakukan diskusi dengan pihak organisasi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR).
Pantauan di lokasi, pengungsi Rohingya yang berada di Kantor Gubernur Aceh tersebut dipindahkan sekitar pukul 22:50 WIB ke lahan perkemahan Pramuka di Pidie.
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Ann Maymann mengatakan imigran Rohingya tersebut segera dipindahkan. Apalagi, sambungnya, mengingat banyaknya anak-anak yang belum makan sejak pagi tadi.
“Kita akan pindahkan mereka dari sini (kantor Gubernur Aceh) ke tempat yang telah ditentukan. Bahwa ada anak-anak yang sudah 8 jam belum makan,” ujarnya.
Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan imigran Rohingya yang kini berada di sejumlah wilayah Aceh merupakan korban dari penyelundupan dan perdagangan manusia.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan dua badan PBB yakni IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR untuk mencari solusi terkait pengungsi imigran Rohingya tersebut.
“Kita berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan tentunya IOM dan UNHCR bersama-sama dengan kita mencari solusi yang tepat. Mereka juga adalah korban-korban,” ujar Yasonna dalam agenda peringatan Hari HAM se-Dunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu malam.
Yasonna menyadari perbedaan budaya membuat ada kegelisahan di tengah masyarakat Indonesia mengenai pengungsi imigran, termasuk Rohingya. Oleh karena itu, dia berharap para pimpinan di daerah tempat pengungsi tinggal mampu menangani permasalahan tersebut.
“Di kita ini sekarang ada hampir 13 ribuan pengungsi; Afghanistan, Iran, terakhir Rohingya. Memang ini adalah sindikat, sudah ditangkap oleh polisi. Kita harapkan juga ini bisa kita hindarkan di kemudian hari,” ujar pria yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi di kementerian yang dipimpinnya itu.
“Karena mereka juga korban-korban dari para mafia-mafia yang membawa mereka, menjual harta bendanya, kemudian datang kemari dengan ditawarkan kehidupan yang lebih layak,” kata dia.
Berdasarkan data UNHCR, hingga akhir November 2022, kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari Afghanistan (55 persen), Somalia (10 persen), dan Myanmar (6 persen).
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerjunkan tim ke Aceh untuk melakukan pemantauan terhadap imigran Rohingya.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Komnas HAM juga sudah melakukan pemantauan ke Aceh, dan melakukan koordinasi dengan kementerian-lembaga termasuk Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Atnike dalam agenda yang sama dengan Yasonna.
Atnike menambahkan pemantauan yang dilakukan tim Komnas HAM bertujuan untuk memastikan pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan.
“Kita akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa para pengungsi yang adalah korban perdagangan manusia, korban konflik, akan mendapatkan perlindungan,” tutur Atnike.
Minggu (10/12), setidaknya ada sekitar 315 orang pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh yakni di wilayah pesisir Blang Raya Kabupaten Pidie dan pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar.
“Iya ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan Pantai Blang Ulam Aceh Besar,” kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, Minggu.
Miftach menyampaikan pengungsi Rohingya di Pidie mendarat sekitar 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekitar pukul 05.30 WIB.
Kedatangan imigran Rohingya yang bergelombang menggunakan kapal di berbagai pesisir Aceh, termasuk Pidie, sejak November lalu mendapat penolakan dari warga setempat. Di beberapa tempat, warga mendorong kapal yang membawa masing-masing ratusan imigran Rohingya itu untuk berlayar di laut lagi.
