Inionline.id – Warga Sabang, Aceh, melakukan aksi unjuk rasa bahkan hingga membongkar tenda penampungan 139 imigran Rohingya di wilayah tersebut.
Sebanyak 139 imigran Rohingya itu datang pada gelombang kedua di wilayah itu, Sabtu (2/12). Mereka mendesak pihak terkait segera membawa pengungsi itu keluar dari Pulau Weh.
Mulanya warga berunjuk rasa meminta organisasi PBB yang mengurus pengungsi global (UNHCR) dan Pemkot Sabang memindahkan imigran Rohingya ke daerah lain. Lalu, warga pada Senin (4/12) mendatangi tenda penampungan di desa mereka, dan mengangkut seratusan lebih imigran Rohingya itu memakai kendaraan umum ke kantor Wali Kota Sabang.
“Ya dipindahkan paksa sama warga (ke kantor walikota) karena memang dari awal kedatangan Rohingya itu warga menolak,” kata Pj Kepala Desa Balohan Rusli saat dikonfirmasi Senin lalu.
Aksi demo warga itu juga terjadi di Depan Kantor Walikota Sabang. Saat itu warga mendesak pemerintah setempat untuk mengembalikan pengungsi Rohingya itu kembali ke laut. Mereka menilai pengungsi Rohingya itu berperilaku buruk dan tidak menghargai aturan setempat.
Imbas tuntutan warga tersebut, Pemkot Sabang pun berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR hingga disepakati imigran Rohingya yang ditolak warga Desa Ieu Meulee dan Balohan itu ditempatkan sementara di lahan Dermaga CT-1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
“Ini sifatnya hanya sementara,” ujar Ady pada Senin lalu.
Lokasi penampungan itu dipilih setelah Pemkot Sabang menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda dan para pemangku kepentingan.
Tak ada anggaran khusus dari Pemkot Sabang
Terkait penanganan imigran Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Ady menegaskan Pemkot Sabang tidak akan menganggarkan atau mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
“Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya. Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali,” katanya.
Ady bilang dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, pihaknya dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR.
“Setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, diputuskan untuk memberikan waktu kepada UNHCR untuk berkoordinasi lebih lanjut ke Kemenkopolhukam terkait penanganan selanjutnya,” kata Ady.
Sementara itu Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
“Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah,” ujarnya.
Mahfud pimpin rapat persoalan imigran Rohingya
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menangani fenomena kedatangan imigran Rohingya yang bergelombang menggunakan kapal kayu ke pesisir-pesisir Aceh.
Mahfud pun menggelar rapat khusus untuk menangani persoalan imigran Rohingya tersebut.
“Besok [hari ini] akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat,” kata dia usai menghadiri acara “Dialog Kebangsaan” di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, Senin malam lalu seperti.
Mahfud menyebutkan, pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang pengungsi tersebut tidak berhenti.
Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya.
“Indonesia itu turun tangan. Akan tetapi, turun tangan terus-terusan ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak, ‘di sini kami punya keperluan juga atas tanah dan makanan’. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan sudah penuh,” ujar dia.
Dia menegaskan Indonesia membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meskipun tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.
“Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus,” kata Mahfud.
Sebelumnya, UNHCR menyebut pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakat Indonesia.
Sebaliknya para pengungsi Rohingya diklaim UNHCR sebagai orang-orang tangguh yang jika dikaryakan akan berkontribusi besar kepada masyarakat.
