Inionline.id – Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.
Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu masalah sistemik yang membuat Indonesia belum naik kelas menjadi negara maju hingga saat ini.
Padahal menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bisa dijadikan modal besar untuk menjadi negara maju.
“Ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi, masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, karena ada suatu fenomena yang telah berjalan yaitu yang apa saya sebut, sudah berapa tahun pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).
“Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri,” lanjut dia.
Ia sebelumnya merinci kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar kedua dunia, tembaga ketujuh dunia hingga potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 437 Gigawatt (GW).
“Selain itu ada potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton. Potensi budidaya laut 50 juta ton per tahun,” katanya.
Prabowo menjelaskan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan jika hasil kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.
“Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 1945 jelas dikatakan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” jelasnya.
“Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal. Ya, itu mereka. Tetapi budaya kita pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu,” ujar Prabowo lebih lanjut.
Prabowo mengatakan negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat justru memiliki aturan yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.
Menurut dia, semua orang boleh berargumen berapa kekayaan yang dikuasai negara. Hanya saja prinsipnya negara harus aktif, bahkan kalau perlu intervensi.
“Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal. Karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak,” tegasnya.
Prabowo mengatakan Indonesia harus kembali kepada ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme.
