Inionline.id – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kaget soal ada dugaan kebocoran data pemilih di Pemilu 2024.
Pria yang juga Menko Polhukam itu pun berharap KPU berhati-hati, juga membuat sistem kontrol untuk menghindari kebocoran data.
“Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan,” kata Mahfud usai mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11).
“Kemudian kepada warga masyarakat siapapun Anda jangan meretas hal-hal yang begitu itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita, penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu. Saya harap KPU lebih berhati-hati,” imbuhnya.
Pria yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengaku belum mengetahui apakah akan ada potensi kecurangan atau tidak dari dugaan kebocoran data itu. Menurutnya KPU masih punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan keamanan data.
“Saya belum sejauh itu, saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu proses-proses berikutnya itu kan data ya. Data mulai dari sekarang dikonsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi,” kata Mahfud.
Sebelumnya, KPU menyatakan tengah menelusuri dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penelusuran itu dilakukan bersama sejumlah pihak.
“Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan,” kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu siang.
Hasyim menjelaskan data DPT tidak hanya dipegang KPU. Dia menyebut sejumlah pihak juga memegang data tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
“Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT,” ujar Hasyim.
“UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” imbuhnya.
Dugaan kebocoran data KPU mewarnai hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa (28/11). Hal itu terungkap dalam unggahan di akun X (Twitter) milik Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
Menurut penelusuran data yang diklaim milik KPU tersebut dibocorkan oleh akun dengan nama Jimbo di BreachForums pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB.
Dalam unggahan tersebut, akun Jimbo melampirkan sampel data yang diklaimnya didapatkan dari KPU (kpu.go.id). Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Data tersebut dijual dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
