Inionline.id – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle atau kocok ulang kabinet kurang kondusif jika dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.
Menurut Hasto, saat ini partai-partai masih mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menilai Presiden Joko Widodo juga lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.
“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10).
Namun, Hasto menggarisbawahi bahwa reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Dalam kasus itu, Presiden pun sebenarnya bisa menunjuk menteri ad interim untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.
“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” kata dia.
Namun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
“Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,” kata Hasto.
Isu reshuffle kabinet kembali menguat, setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo disebut sudah jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Selain itu, ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang terseret kasus korupsi penyediaan menara pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Ia disebut menerima duit Rp27 miliar.
