Inionline.id – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dibandingkan udara.
Mahfud menyebut hal itu dipilih lantaran operasi jalur udara terkendala oleh jumlah pesawat yang terbatas.
“Operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan karena operasi udara pesawat kita itu terbatas,” kata Mahfud di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10).
Meski begitu, Mahfud mengatakan operasi jalur udara seperti teknik modifikasi cuaca (TMC) tetap dilakukan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB dengan jumlah yang sudah ratusan dilakukan, water bombing dan sebainya,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan ada peningkatan jumlah titik panas (hotspot) karhutla pada tahun ini. Namun, kata Mahfud, peningkatan itu tak lebih parah jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2019.
“Pada tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali,” ujarnya.
Dia pun memastikan asap dari karhutla di Indonesia tidak ada yang melintas ke negara lain, terutama ke Singapura dan Malaysia.
“Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi,” kata Mahfud.
Sebelumnya, KLHK menyatakan sudah ada tujuh provinsi di Indonesia yang menetapkan siaga darurat karhutla.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti mengatakan ketujuh provinsi itu, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Penetapan status siaga darurat itu disebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam penanganan karhutla yang melanda wilayah masing-masing.
“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK dan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi pemerintah daerah juga sudah melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,”kataLaksmi dalam konferensi pers di Gedung KLHK, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).
