Inionline.id – Pemerintah didoronng Lembaga swadaya masyarakat Pantau Gambut untuk menetapkan tanggap darurat nasional kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mereka menyebutkan titik panas pada September 2023 sudah mencapai 47.760 titik. Jumlah ini menjadi titik panas terbanyak sepanjang tahun 2023.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata pada kondisi ini. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan seperti pembuatan status darurat nasional,” kata Campaigner Pantau Gambut Abil Salsabila melalui keterangan tertulis, Jumat (13/10).
Pantau Gambut juga mengusulkan pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang bermasalah. Mereka pun mendorong pemerintah berkomitmen restorasi serta mengoreksi kebijakan yang mengancam ekosistem gambut.
Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyoroti kelambanan pemerintah menetapkan tanggap darurat. Dia berkata Pemprov Kalimantan Tengah belum melakukan hal itu meskipun sudah ada empat kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat karhutla.
“Padahal, beberapa daerah seperti Kotawaringin Timur telah meliburkan kegiatan belajar-mengajar dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA selama masa tanggap darurat,” ujar Bayu.
Laporan para LSM tentang karhutla serupa dengan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mencatat kenaikan jumlah titik panas di dua provinsi pada pekan pertama Oktober.
Jumlah titik panas di Kalimantan Tengah menembus 30.792 titik pada 1-7 Oktober. Pada 25-30 September, jumlah titik panas dj provinsi itu 25.950 titik.
Titik panas di Kalimantan Barat juga bertambah. Hotspot di Kalbar pada 1-7 Oktober mencapai 5.834 titik, naik dari 4.757 titik di pekan sebelumnya.
