Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mendampingi anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid bersama rombongan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Balaikota Bogor, Jum’at (01/09/2023).
Dalam sesi tanya jawab, Komisi VIII yang diwakili Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi VIII mempertanyakan soal data warga miskin atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bogor penerima bantuan yang mencapai 61% dari total jumlah penduduk.
Suasana semakin rumit ketika perwakilan Inspektorat Jenderal Kementrian Sosial bidang rehabilitasi sosial mengeluarkan pernyataan bahwa pembaharuan data DTKS ada di Pemerintah daerah sedangkan kementrian hanya mengesahkan saja.
Upaya mencari solusi disampaikan oleh Achmad Ru’yat. Mantan Wakil Walikota Bogor ini mengusulkan 2 point yaitu :
perlu perbaikan data penerima bansos, oleh tim independent
Dirinya juga mengusulkan agar kriteria penerima bantuan sosial harus lebih simpel, terkait dengan bantuan sosial, kemudian diperkuat dan diperluas program pemberdayaan sosial atau keluarga miskin.
Selain itu dirinya juga mengungkapkan khusus untuk Jawa Barat indeks pembangunan pemudanya masih cukup memprihatinkan.
“Terus terang kami sampaikan, bahwa Indeks Pembangunan pemuda di Jawa Barat itu ranking 20 dari 34 provinsi dan kami merasakan di Jawa Barat ini perlu keadilan karena dana DAU-DAK masuk ke Jawa Barat ke 27 Kabupaten Kota Sementara ke Jawa Tengah 35 Kabupaten Kota,” ujarnya.
“Jawa Timur 38 Kabupaten Kota, Jawa Timur Jawa Barat 27 kemudian bantuan anggaran dana desa, masuk ke Jawa Barat hanya 5.312 desa sementara Jawa Tengah lebih dari 8.000 desa, Jawa Timur lebih dari 8.000 desa, sementara jumlah penduduk Jawa Barat dua kali lipat Australia mungkin ini aspirasi yang kami sampaikan,” tandasnya.
Dirinya berharap agar Pemerintah Pusat terus mendorong pemekaran di Jawa Barat guna percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
