BOGOR, Inionline.id – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyepakati Rancangan Perubahan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 melalui rapat paripurna, pada Sabtu (30/9/23).
“Paripurna hari ini penetapan raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Selain penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023, dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu sekaligus pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar-Hanura dan pembacaan surat perubahan susunan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (AKD).
Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024
Rudy Susmanto mengaku, dalam APBD Perubahan TA 2023, ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, salah satunya penambahan alokasi Biaya Tak Terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang, yang terbakar, beberapa waktu lalu.
“Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran,” jelas Rudy.
Kemudian, anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan pun menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan TA tersebut.
“Ketiga, terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024,” tegas dia.
Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam penyampaian nota keuangan sebelumnya menyebut ada kenaikan penerimaan pendapatan sebesar 10,72 persen menjadi Rp9 triliun 416 miliar atau naik Rp 916 Miliar dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp8 Triliun 549 miliar.
Lonjakan pendapatan ini, dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp242 miliar. Dalam APBD Perubahan target PAD diubah menjadi Rp 3 Triliun 726 miliar naik 6,96 persen dari target sebelumnya sebesar Rp 3 Triliun 483 Miliar.
Selain itu pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp 5 Triliun 66 Miliar naik sebesar Rp 667 Miliar atau 13,17 persen dari rencana sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada komponen pendapatan daerah yang sah yang semula direncanakan hanya Rp 20 juta menjadi Rp 7 Miliar 455 Juta.
Seiring dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga ditingkatkan menjadi Rp 9 Triliun 720 Miliar atau naik Rp527 Miliar dari rencana belanja sebelumnya. Defisit antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan netto.
“Ya alhamdulillah yang kemaren kita di waktu penyusunan itu defisit 200 lebih, alhamdulillah berkat perjuangan dari seluruhnya, dari dprd, skpd yang sudah bisa menutupi defisit dan juga bisa mengakomodir beberpa usulan dari dinas, seluruh skpd dan yang lainnya bisa terakomodir,” ujar Iwan Setiawan usai paripurna.
“Saya terimakasih kepada seluruhnya, yang disangka pesimis ini memang tidak bisa mengakomodir perubahan-perubahan tambahan, ya salah satunya alhamdulillah itu untuk BTT. BTT kita bisa tambah hingga 20, yang kita 3 bulan ke depan ini tidak tau musibah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk BTT itu juga musibah yang sedang terjadi itu Pasar Leuwiliang. Kami sudah koordinasi dengan provinsi, boleh pengalokasian Pasar Leuwiliang itu dari BTT,” pungkas dia.
