Inionline.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap reformasi birokrasi di negara-negara ASEAN mampu memperkuat akuntabilitas hingga mendorong pemerintahan yang lebih baik.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu nantinya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Birokrasi yang berdampak adalah arahan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang digencarkan. Negara-negara ASEAN khususnya Indonesia terus belajar dari kesuksesan Republik Korea memanfaatkan teknologi untuk melahirkan inovasi di bidang layanan publik,” kata Anaz dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9).
Anas menuturkan pihaknya menyediakan wadah untuk pejabat pemerintahan, peneliti kebijakan, dan akademisi dari Republik Korea dan ASEAN untuk berbagi materi yang terbaik (best practice) dalam reformasi birokrasi, transformasi digital, dan kebijakan publik lewat simposium kebijakan publik internasional.
Ia mengungkapkan Indonesia memerlukan kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan tujuan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan.
Adapun tantangan itu di antaranya kemiskinan, kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai permasalahan lainnya.
“Kita perlu dorong komitmen bersama untuk membangun pembangunan berkelanjutan dibuktikan melalui kemitraan strategis antara Republik Korea dan ASEAN, khususnya Indonesia. Saya meyakini tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat penting bagi keberhasilan kemitraan ini,” ujar Azwar.
Dalam rilis yang sama, Ambassador Mission of the Republic of Korea to ASEAN Republic of Korea Jang-keun Lee mengungkapkan The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium bisa menjadi jembatan penguat kerja sama antara ASEAN dan negaranya.
Dia pun berharap negaranya bisa terus menjadi mitra bagi ASEAN, khususnya dalam hal transisi energi dan transformasi digital.
“Kemitraan kerja sama ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989. Kita akan terus berupaya bersama menjaga stabilitas kawasan, mempertebal kepercayaan, dan kerja sama ditingkatkan,” ucap Jang.
Tiga bahasan utama Simposium KACPE 2023
Jang menjelaskan The 2023 KACPE International Public Policy Symposium membahas tiga area.
Pertama, Inisiatif Solidaritas Korea-ASEAN dari perspektif Korea dan ASEAN, dan untuk pertukaran kebijakan dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.
Kedua, simposium ini akan fokus pada reformasi sektor publik dengan transformasi digital dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.
Terakhir, akan turut dibahas reformasi kelembagaan dan ekonomi untuk pembangunan nasional dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.
Director The Korea Foundation Jakarta Office Hyun Soo Choi berharap simposium ini bisa mempertemukan para pemangku kepentingan dari negaranya dan ASEAN untuk mendorong pertukaran ide, pengalaman, dan rekomendasi kebijakan, serta untuk menjaga sentralitas ASEAN dan memajukan regional integrasi dan pembangunan berkelanjutan.
