Inionline.id – Hal tersebut terungkap dalam Seminar Hukum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor, pada Rabu, 6 September 2023, di Pajajaran Suite Hotel BNR Bogor, dengan mengambil tema “peningkatan kepercayaan publik dalam demokrasi elektoral di Indonesia : perspektif hukum.”
Seminar tersebut diikuti oleh Bawaslu kota Bogor, Polresta Bogor kota, Bagian Pemerintahan Setda kota Bogor, Persatuan Organisasi Wanita (POW) Kota Bogor, PPK, dan PPS se-Kota Bogor. Selain itu, acara tersebut menghadirkan Kasie Intel Kejari Bogor Sigit Prabawa, Kabag Hukum Setda Kota Bogor Alma Wiranta, dan akademisi hukum UIKA Bogor Ibrahim Fajri sebagai narasumber, dan ketua divisi hukum dan pengawasan KPU kota Bogor sebagai moderator.
Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin, mengatakan bahwa KPU saat ini sudah mempunyai modal yang besar karena menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari rakyat. “Jika rakyat sudah percaya kepada KPU, maka kita optimis bahwa rakyat akan hadir dan mencoblos di TPS pada 14 Februari 2024 mendatang.” Ungkap samsudin.
Di sisi lain, di sisa waktu 160 hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara, tahapan-tahapan krusial sudah menanti di kota Bogor, antara lain Penetapan DCT, masa kampanye, distribusi logistik, rekrutmen petugas KPPS, hingga pemungutan dan penghitungan suara. “Seluruh penyelenggara mulai dari tingkat kota hingga kelurahan harus fokus dan konsentrasi penuh agar seluruh tahapan bisa dilaksanakan dengan baik dan Zero Fault (tanpa kesalahan).” Tambahnya.
Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan penegakannya, kemampuan koordinasi lintas sektoral, serta kemampuan teknis kepemilian harus terus ditingkatkan disisa waktu menuju hari H. “Dengan pelaksanaan yang penuh integritas, berkepastian hukum, profesional, serta tanpa kesalahan, maka akan akan terwujud pemilu 2024 yang berkualitas.” Tutup Samsudin.
