Inionline.id – Dalam kurun waktu lima pekan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan memeriksa 161 perusahaan dalam rangka identifikasi sumber polusi udara di Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan lima pekan itu terhitung sejak 28 Agustus 2023.
Ia menjelaskan, dari total 351 perusahaan yang ada, 161 perusahaan itu menjadi perhatian lebih. Dia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani.
“Kalau di dalam catatan kita ada 351 unit usaha termasuk PLTD. Yang prioritas harus ditangani 161. Dan ini saya minta pak Dirjen selesaikan dalam waktu 5 minggu dari tanggal 28 kemarin,” kata Siti dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (31/8).
Siti menyebut hingga saat ini tim satgas penanganan polusi udara yang diketuai Rasio sudah memeriksa 18 unit usaha. Dari pemeriksaan itu, 11 unit usaha telah dijatuhi sanksi administrasi.
Siti menyatakan pengawasan dilakukan lebih banyak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebab, kualitas udara di wilayah tersebut konsisten buruk.
“Kami bersama Pemda DKI mengamati betul kok Lubang Buaya selalu tidak sehat. Dirjen Gakkum mempersiapkan operasi lapangan melihat 48 PLTU dan PLTD yang independen,” ujar Siti.
“Kalau PLTU jelas karena sudah ada laporannya, PLTD kita pelajari. Kita pelajari bersama pemda se-Jabodetabek, sehingga kita punya pemetaan sumbernya dari mana,” imbuhnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Analyst Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Katherine Hasan menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar permasalahan polusi udara. Dia menyebut Pemprov DKI seharusnya fokus dalam mengatasi sumber-sumber utama polusi udara di Jakarta.
“Akar permasalahan polusi udara di Jakarta tidak bisa direduksi hanya pada satu sumber saja, seperti perjalanan pulang-pergi. Misalnya, tidak ada penurunan polusi yang terukur selama WFH,” kata Katherine dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/8).
“Pengurangan volume lalu lintas lainnya tidak menghasilkan penurunan tingkat PM2.5 secara nyata, hal ini menunjukkan bahwa pengurangan perjalanan dan mengemudi secara lokal tidak akan menyelesaikan masalah,” lanjutnya.
