Inionline.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Presiden Jokowi menyediakan anggaran khusus untuk 1 juta guru ngaji di seluruh Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengusulkan hal tersebut dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya. Menurutnya, ini adalah bagian dari menjaga efektivitas anggaran Kementerian Agama.
Baidowi mengapresiasi pagu indikatif Kemenag dalam RAPBN 2024 yang naik 2,44 persen ke angka Rp72,16 triliun. Oleh karena itu, ia berharap ada perluasan jangkauan Kemenag pada 2024 untuk memanfaatkan besarnya anggaran tersebut.
“Dengan penuh perhatian, Fraksi PPP mengajukan usulan untuk mengangkat derajat pesantren dan para guru ngaji dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama dan mengalokasikan anggaran untuk guru ngaji. Fraksi PPP mengusulkan alokasi anggaran untuk 1 juta guru ngaji sebagaimana data yang terdapat di Kementerian Agama,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Kesejahteraan pesantren di Indonesia juga menjadi sorotan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Anggota Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menyinggung Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, beleid ini memberi perluasan mandat penggunaan hasil dana abadi pendidikan.
“Maka, Fraksi PKB menyambut baik bahwa dari alokasi dana abadi pendidikan Rp15 triliun juga akan dialokasikan dana abadi pesantren Rp2 triliun,” ujar Ratna.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan selepas rapat bahwa dirinya baru pertama kali mendengar usul anggaran guru ngaji tersebut. Ia pun menolak berkomentar lebih jauh dan menyarankan untuk mengonfirmasi usulan ini ke Kemenag.
