Bogor, Inionline.id – Jembatan Sukajaya-Nanggung yang tak kunjung dibangun membuat gundah warga 2 kecamatan di Kabupaten Bogor tersebut.
Salah satunya diungkap oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harkatjaya atas nama Haryadi saat reses III anggota DPRD Jawa Barat H. Supono di Kantor Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa (02/08/2023).
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri yang datang langsung dan meninjau lokasi yang diharapkan warga agar dibangun jembatan tersebut.
“Bahkan beliau (Jokowi) secara lisan sudah memerintahkan bahwa jembatan itu harus dibangun, yang membuat bingung kita, untuk mengajukan jalan ini statusnya masih jalan desa, dan tidak mungkin menggunakan anggaran desa,” ujarnya.
“Karena jembatan memang anggaran desa pasti kurang, mengajukan ke kabupaten itu karena itu bukan jalan kabupaten, waktu itu di Kabupaten katanya jalannya statusnya harus dirubah dulu menjadi jalan kabupaten,” lanjut Haryadi.
Dirinya berharap agar kehadiran H. Supono bisa memberikan solusi agar jembatan yang diperkirakan bakal menghabiskan dana sebesar 4 miliar rupiah itu segera terbangun.
Menanggapi aspirasi ini, H. Supono mengatakan dirinya bisa mengadvokasi aspirasi tersebut lewat Bantuan keuangan (Banke) Provinsi ke Kabupaten Bogor.
“Jadi walaupun disampaikan Presiden, tapi memang ditataran pelaksanaan ini berbicara kewenangan, karena lisan mungkin tidak bisa menjadi dasar atau pegangan untuk administratif,” tuturnya.
“Tapi paling tidak, tadi saya menyampaikan untuk jalan upayanya adalah karena tadi bukan kewenangan kabupaten, tapi di provinsi itu ada celah untuk bantuan gubernur,” lanjut H. Supono.
Hal kedua yang diperhatikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini adalah soal kondisi lintasan di Kecamatan Sukajaya.
“Sukajaya kemarin anggaplah terasa benar waktu terjadi bencana, saat mobilitas kendaraan atau juga bantuan itu banyak tapi tidak lancar, bahkan terjadi kemacetan begitu luar biasa oleh karena infrastruktur jalannya itu tidak memadai, dengan adanya jembatan ini diharapkan untuk giat hari-hari bisa bermanfaat untuk distribusi barang dan jasa masyarakat,” tukasnya.
Disinggung soal apakah Banke bisa tersendat ketika Ridwan Kamil habis masa jabatannya dan pimpinan diambil oleh Pejabat Sementara, H. Supono menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi.
“Jadi dalam siklus anggaran itu tidak boleh terganggu adanya, katakanlah masa jabatan gubernur hanya mungkin RPJMD-nya saja nanti yang berbeda, tetapi sesuatu yang sudah disepakati antara Dewan dan Gubernur itu tetap harus dijalankan,” imbuhnya.
“Jadi selagi itu, nanti seperti Banke atau apapun memang secara kesepakatan sudah disepakati di badan anggaran yang merupakan forum antara eksekutif dan legislatif dalam merencanakan pembangunan, selagi itu tersepakati saya kira tidak ada masalah,” pungkas H. Supono.
