Usai Peresmian Tol Cisumdawu Oleh Presiden Jokowi, Dewan Jabar Supono Minta Pemerintah Jaga Sumber Pangan di Pantura

Antar Daerah757 views

Bandung, Inionline.id – Usai peresmian tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 11 Juli 2023 lalu, hal ini menarik perhatian anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Supono.

Dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat agar memperhatikan dan mempertahankan status kawasan Pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai salah satu sumber pangan.

“Jangan sampai kawasan Pantura yang sebagai sumber pangan ini hilang, itu yang penting,” ujarnya, Selasa (18/07/2023).

“Karena itulah irigasi dan tata kelola pengairan itu justru harus dimodernisasi, diperbaiki seiring dengan pertumbuhan nanti kawasan Rebana menjadi wilayah produktif,” lanjut Supono.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, peningkatan produktifitas kawasan Rebana tidak meninggalkan fungsi dasar awal daripada wilayah itu sebagai lumbung pangannya Jawa Barat.

“Retorikanya kira-kira seperti itu, walaupun kawasan Rebana, tapi kan daerah-daerah yang tidak produktif yang tetap tidak begitu itu yang kita tagih, yang kita awasi, yang kita streching agar wilayah Pantura sebagai lumbung pangan Jawa Barat ini tetap bisa lestari,” tukasnya.

“Bahkan Pertanian Pantura harus dimodernisasi sehingga makin berkembang, sudah tidak mungkin ekstensifikasi karena lahannya berkurang, intensifikasilah, mungkin teknologinya seperti apa teknologi pertanian, misal teknologi terapan pada pertanian yang bisa diperlukan,” pungkasnya.

Supono sendiri telah memastikan upaya DPRD Jabar dalam menjaga kawasan pangan di Jawa Barat lewat Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah berlaku.

Perda RTRW itu termasuk mengkonservasi, melestarikan, kalau l kawasan Rebana itu kan oleh karena adanya Perpres tidak boleh tabrakan, sama juga RTRW mestinya begitu, itulah pentingnya nanti sinergitas Pemerintah Pusat dengan daerah, jadi artinya juga Pemerintah Pusat harus memperhatikan local wisdom,” tutup Supono.